Antalya – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan strategi damainya untuk meredam ketegangan di Laut China Selatan (LCS) dengan pendekatan kolaboratif antarnegara. Dalam sesi ADF Talks di Antalya Diplomacy Forum 2025, Turki, Jumat (11/4/2025), Prabowo menyatakan bahwa kerja sama dan saling menghormati adalah kunci menghadapi konflik wilayah yang masih terus memanas.
Prabowo mengisahkan keberhasilan Indonesia menyelesaikan sengketa batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan Vietnam setelah perundingan panjang selama puluhan tahun. “Kami berhasil menyelesaikan masalah (tumpang tindih klaim batas ZEE) dengan Vietnam setelah beberapa dekade klaim dan sanggahan. Beberapa bulan lalu, kami mencapai kesepakatan,” jelasnya dalam forum tersebut.
Ia juga menyebut telah mengusulkan pendekatan serupa kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk menuntaskan persoalan batas wilayah laut yang masih tertunda. Menurut Prabowo, akar dari berbagai konflik di Laut China Selatan berasal dari warisan penjajahan yang meninggalkan batas-batas wilayah tidak jelas.
“Warisan dari penjajahan selama berabad-abad itu masih tersisa seperti batas-batas wilayah yang belum jelas, dan lain sebagainya. Inilah kekacauan yang harus kita benahi sekarang,” ungkapnya.
Meski Indonesia bukan negara yang terlibat langsung dalam klaim wilayah di Laut China Selatan, Prabowo menegaskan bahwa klaim sepihak China atas wilayah Laut Natuna Utara berdampak langsung pada Indonesia. Klaim tersebut masuk dalam peta 10 garis putus-putus (10-dash line) China, yang menimbulkan risiko konflik.
Namun, alih-alih konfrontasi, Prabowo memilih jalur diplomasi aktif dan mengusulkan kepada Presiden China Xi Jinping agar kedua negara melakukan pengembangan bersama di wilayah perairan yang disengketakan.
“China mengklaim nelayan mereka telah menangkap ikan di wilayah tersebut selama ribuan tahun, dan kami juga mengklaim telah melakukan hal yang sama selama ribuan tahun. Jadi, saya katakan kepada Presiden Xi, mengapa kita tidak melakukan pengembangan bersama?” katanya.
Prabowo mengusulkan agar kedua negara mendata jumlah kapal nelayan masing-masing, kemudian menyepakati aturan bersama untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan menciptakan manfaat bersama dalam kerangka hukum internasional.
“Mari kita buat sistem perizinan agar semua pihak mendapatkan manfaat. Saya katakan kepada semua, 100 persen dari nol tetaplah nol. Jadi, lebih baik kita bekerja sama sambil menunggu penyelesaian,” tambahnya, menyebut bahwa usulan ini langsung disetujui oleh Presiden Xi.
Prabowo juga menawarkan model kerja sama serupa kepada Malaysia dan Vietnam, dengan harapan tercipta kemakmuran bersama tanpa mengorbankan perdamaian regional. Baginya, perdamaian adalah syarat utama bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa-bangsa Asia Tenggara.