Banyumas – “Sampah bisa menjadi berkah” bukan lagi sekadar slogan di Kabupaten Banyumas. Presiden Prabowo Subianto dibuat terkesan oleh sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular yang diterapkan daerah ini, saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Desa Kaliori, Selasa (28/4/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan sejumlah pejabat pusat maupun daerah. Dalam agenda itu, Presiden menerima penjelasan mengenai alur pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, mulai dari pemilahan di rumah tangga, pengolahan melalui TPS3R berbasis masyarakat, hingga pemrosesan lanjutan menjadi Refuse Derived Fuel atau RDF sebagai bahan bakar alternatif.
Kepala UPTD TPST Banyumas, Edy Nugroho, menjelaskan bahwa sistem yang dibangun Banyumas berangkat dari prinsip waste to value. Melalui pendekatan itu, sampah tidak hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sumber daya yang dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan industri.
“Pendekatannya dari hulu sampai hilir, sehingga sampah tidak lagi menjadi beban, tetapi memiliki nilai ekonomi,” ujar Edy.
Berdasarkan paparan yang disampaikan, timbulan sampah di Banyumas mencapai 738,80 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 574,52 ton atau 77,76 persen sudah tertangani. Adapun sisanya masih menjadi pekerjaan rumah, terutama di kawasan yang belum memiliki fasilitas pengolahan memadai.
Presiden Prabowo menilai pola pengelolaan tersebut sebagai solusi nyata atas persoalan sampah yang selama ini membebani banyak daerah. Menurutnya, keberhasilan Banyumas dapat dijadikan rujukan bagi wilayah lain dengan dukungan pemerintah pusat.
“Ini sangat efektif dan bisa menjadi contoh. Pemerintah pusat akan mendorong serta memberikan bantuan agar sistem ini terus diperbaiki dan dikembangkan,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan, urusan sampah merupakan agenda penting nasional yang perlu diselesaikan dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Selain berkaitan dengan kebersihan lingkungan, persoalan ini juga menyangkut kesehatan masyarakat dan kualitas hidup warga.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, Banyumas menjadi bukti bahwa pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Menurutnya, model RDF kini terus dikembangkan di Jawa Tengah. Saat ini, 13 kabupaten/kota sedang menyiapkan fasilitas RDF, sementara tiga daerah sudah lebih dulu beroperasi.
“Model Banyumas ini menjadi contoh konkret pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan seluruh lapisan, dari rumah tangga hingga pemanfaatan akhir,” kata Luthfi.
Untuk menjaga keberlanjutan program, Pemprov Jawa Tengah menggandeng empat pabrik semen sebagai offtaker RDF. Skema regional juga disiapkan bagi wilayah dengan volume sampah besar, seperti Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Raya.
“Target nasional 2029. Jawa Tengah optimistis bisa lebih cepat, yakni pada 2028,” tegasnya.
Kunjungan Presiden ke Banyumas menegaskan bahwa pengelolaan sampah modern tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga kolaborasi, pasar yang jelas, dan perubahan perilaku warga sejak dari rumah.