Bontang – Kota Bontang menduduki peringkat ke-8 dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan skor 75,38. Meskipun unggul dibandingkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser, peringkat ini masih tertinggal dari dua kota besar lainnya di provinsi tersebut, yakni Balikpapan dan Samarinda.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menanggapi hasil ini dengan serius. Menurutnya, skor tersebut menunjukkan adanya beberapa aspek pelayanan yang perlu segera diperbaiki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Dengan anggaran daerah yang besar, Andi Faiz menegaskan bahwa masyarakat Bontang berhak mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.
Anggaran Besar, Pelayanan Harus Maksimal
Andi Faizal menekankan bahwa dengan anggaran yang cukup besar, Pemkot Bontang seharusnya dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada warganya. Anggaran yang ada harus dimaksimalkan untuk memastikan setiap warga mendapatkan hak pelayanan publik yang layak, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas umum.
“Ini catatan penting bagi Pemkot Bontang, mengingat kita adalah kota kecil dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar. Artinya, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang lebih baik, baik dari sisi pemerintah maupun layanan sosial,” kata Andi Faiz pada Kamis (17/10/2024).
Ia juga mengingatkan bahwa Bontang sebelumnya tidak pernah berada di posisi terpuruk seperti sekarang dalam hal SPM. Oleh karena itu, hasil ini menjadi sinyal kuat bagi Pemkot untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan.
“Kita perlu mengambil ini sebagai motivasi agar ke depan pelayanan publik bisa lebih baik lagi. Bukan hanya memperbaiki peringkat, tapi memastikan pelayanan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambah Andi Faiz.
Evaluasi Menyeluruh Diperlukan
Sebagai langkah awal untuk memperbaiki peringkat SPM Kota Bontang, Andi Faizal menilai pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap standar pelayanan yang ada saat ini. Evaluasi ini, menurutnya, tidak hanya bertujuan untuk menaikkan peringkat, tetapi lebih penting untuk memastikan bahwa warga Bontang benar-benar merasakan manfaat dari peningkatan pelayanan publik.
Politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan bahwa peringkat SPM dinilai oleh pihak luar, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pelayanan yang diberikan pemerintah dapat memberikan dampak langsung pada masyarakat.
“Tidak ada target khusus soal peringkat, karena yang menilai ini pihak luar. Kita hanya perlu fokus pada pembenahan. Jika perbaikan terus dilakukan, pihak luar akan melihat dan dengan sendirinya peringkat kita akan naik,” jelas Andi Faiz.
Menurutnya, Pemkot Bontang harus berfokus pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jika pelayanan publik terus diperbaiki, secara otomatis peringkat SPM Kota Bontang juga akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, DPRD akan terus mendorong pemerintah untuk bekerja lebih baik dalam hal ini.
Pelayanan Publik yang Harus Dibangun
Andi Faiz juga mengingatkan bahwa pembenahan standar pelayanan publik bukan hanya tentang peningkatan angka atau peringkat, tetapi lebih pada bagaimana pelayanan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pelayanan publik yang baik harus mencakup berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan sosial.
Di bidang kesehatan, misalnya, Pemkot Bontang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik melalui peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan di rumah sakit dan puskesmas. Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan juga harus dipermudah, terutama bagi mereka yang berada di wilayah-wilayah terpencil.
Di sektor pendidikan, kualitas pendidikan yang lebih baik perlu didorong, termasuk dalam hal infrastruktur sekolah dan kualitas tenaga pendidik. Andi Faiz menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan semua anak di Bontang mendapatkan pendidikan yang layak dan merata.
Selain itu, pelayanan sosial dan infrastruktur juga menjadi bagian penting dari standar pelayanan publik yang harus diperhatikan. Pemkot Bontang harus memastikan infrastruktur kota, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, tetap terjaga dan terus ditingkatkan. Begitu pula dengan layanan sosial, seperti program bantuan untuk masyarakat kurang mampu, harus terus dimaksimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
DPRD Siap Mengawal Proses Pembenahan
Untuk memastikan bahwa Pemkot Bontang melakukan pembenahan yang signifikan, DPRD Kota Bontang, melalui Andi Faiz, menyatakan akan terus mengawal proses tersebut. DPRD akan bekerja sama dengan pihak eksekutif untuk memastikan bahwa pelayanan publik di Bontang terus mengalami peningkatan yang sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus mendorong agar semua pihak bekerja lebih baik. Yang terpenting adalah hasil akhirnya, di mana masyarakat benar-benar merasakan perbaikan pelayanan,” tutup Andi Faiz.