Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyoroti peningkatan signifikan anggaran bahan bakar minyak (BBM) Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang melonjak hingga Rp800 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini menjadi perhatian khusus DPRD, terutama karena sebelumnya ada harapan bahwa kebijakan penarikan tong sampah dari jalanan dapat mengurangi biaya operasional.
Menyikapi hal tersebut, DPRD Bontang berencana untuk menggelar rapat kerja guna mengevaluasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa lonjakan anggaran ini digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Kenaikan Anggaran yang Mengejutkan
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan, mengungkapkan bahwa peningkatan anggaran BBM DLH belum dibahas secara rinci oleh DPRD, karena keterbatasan waktu dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Pembahasan anggaran APBD-P tahun ini hanya berlangsung selama empat hari, sehingga beberapa topik tidak dapat dibahas secara mendalam, termasuk lonjakan anggaran BBM DLH.
“Kenaikan ini tentu akan menjadi evaluasi. Pembahasan APBD-P kemarin sangat terbatas, hanya empat hari karena keterbatasan waktu. Namun, kenaikan anggaran BBM ini akan menjadi perhatian kami dalam rapat kerja dengan Komisi C nantinya,” ujar Andi Faiz pada Kamis (17/10/2024).
Kenaikan anggaran yang cukup besar tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan publik dan DPRD, terutama mengingat kebijakan penarikan tong sampah yang diharapkan bisa mengurangi beban biaya operasional DLH.
Kemungkinan Penambahan Armada DLH
Selain itu, Andi Faizal juga menyinggung kemungkinan bahwa peningkatan anggaran ini berkaitan dengan adanya penambahan armada di DLH. Namun, hal tersebut masih harus dipastikan lebih lanjut dalam rapat kerja mendatang.
“Kami belum tahu secara detail apakah ada penambahan armada yang memengaruhi kenaikan anggaran BBM ini,” jelas Andi Faiz.
Penambahan armada untuk mendukung operasional DLH memang dapat menjadi salah satu faktor yang memicu kenaikan anggaran BBM, terutama jika armada baru tersebut digunakan untuk mendukung upaya kebersihan dan pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kota Bontang. Namun, kepastian mengenai hal ini baru akan terungkap setelah evaluasi lengkap dilakukan melalui rapat kerja.
Evaluasi Mendalam di Rapat Kerja Pekan Depan
DPRD Kota Bontang berencana mengadakan rapat kerja dengan Komisi C pekan depan untuk membahas secara mendalam kenaikan anggaran ini. Rapat kerja ini juga akan bersamaan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Dalam rapat tersebut, DPRD akan melakukan evaluasi menyeluruh mengenai kebutuhan anggaran DLH dan mencari solusi agar penggunaan anggaran lebih efisien di masa mendatang.
“Catatan dan temuan dari masyarakat yang berkembang di lapangan akan kami bawa ke pembahasan. Semua hal ini penting untuk evaluasi ke depan,” tambah Andi Faiz.
Menurutnya, temuan di lapangan dan masukan dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi DPRD dalam menentukan langkah selanjutnya. Publik juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan masukan kepada DPRD mengenai berbagai kebijakan, termasuk soal anggaran DLH ini.
Kebijakan Penarikan Tong Sampah yang Tidak Efektif?
Kebijakan penarikan tong sampah dari jalanan yang sebelumnya diberlakukan oleh DLH diharapkan dapat menghemat biaya operasional, termasuk anggaran BBM. Namun, meskipun kebijakan tersebut sudah dilaksanakan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa anggaran BBM justru mengalami peningkatan.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya di kalangan publik dan memicu kekhawatiran mengenai efektivitas kebijakan tersebut. Alih-alih mengurangi pengeluaran, kebijakan ini justru tidak memberikan hasil yang diharapkan. DPRD Bontang pun merasa perlu untuk mengevaluasi kebijakan tersebut, apakah langkah ini sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Komitmen DPRD untuk Transparansi dan Efisiensi
Politisi Partai Golkar, Andi Faizal Sofyan, memastikan bahwa DPRD akan terus memantau penggunaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup agar anggaran tersebut digunakan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Transparansi dalam penggunaan anggaran akan menjadi fokus utama DPRD dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran.
“Kami akan memastikan bahwa anggaran yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tegas Andi Faiz.
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan DPRD bukan hanya untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan, tetapi juga untuk memaksimalkan dampak positif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
Harapan dari Evaluasi dan Pengawasan Rutin
Dengan adanya rapat kerja pekan depan, DPRD Kota Bontang berharap dapat menemukan solusi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran BBM di DLH serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah berdampak positif bagi masyarakat. Selain itu, DPRD juga akan terus melakukan pengawasan rutin untuk memastikan setiap alokasi anggaran dilaksanakan dengan transparan dan sesuai kebutuhan.
Peningkatan anggaran BBM DLH ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam merencanakan anggaran dan kebijakan operasional di masa mendatang. DPRD juga berkomitmen untuk terus mendengar aspirasi masyarakat dan membawa setiap temuan di lapangan ke dalam forum resmi untuk mendapatkan solusi yang tepat.
Lonjakan anggaran BBM di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang menjadi perhatian serius DPRD, yang berkomitmen untuk melakukan evaluasi melalui rapat kerja mendatang. DPRD berharap penggunaan anggaran dapat lebih efisien dan tepat sasaran, dengan fokus utama pada kebutuhan riil masyarakat. Dalam waktu dekat, DPRD akan menggelar rapat kerja untuk membahas anggaran ini dan mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional DLH di masa mendatang.