Samarinda – “Kalau hanya berharap hujan berhenti, itu tidak menyelesaikan masalah,” ujar Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Seno Aji dengan nada tegas. Pernyataan itu menggambarkan kepanikan sekaligus desakan mendesak dari Pemprov Kaltim terhadap bahaya nyata yang mengintai: pendangkalan parah Sungai Mahakam yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.
Pendangkalan Sungai Mahakam disebut sebagai biang utama dari bencana banjir beruntun yang menghantam Samarinda dalam kurun waktu kurang dari sebulan terakhir, yakni pada 12 dan 27 Mei 2025. Wakil Gubernur Seno Aji menyebutkan bahwa pengerukan terakhir dilakukan sekitar 25 tahun lalu. Akibatnya, aliran air tersendat, volume daya tampung sungai berkurang drastis, dan kota menjadi rentan terhadap banjir setiap kali curah hujan tinggi melanda.
“Sudah lama Sungai Mahakam tidak dikeruk, ini sudah puluhan tahun, 25 tahun tidak dikeruk dan terjadi pendangkalan,” ujar Seno saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Dalam dua kejadian banjir besar terbaru, tercatat sebanyak 36 titik terendam banjir, disertai longsor, pohon tumbang, bahkan korban jiwa. Air melumpuhkan rumah-rumah warga, sekolah, fasilitas umum, dan memaksa evakuasi besar-besaran di kawasan padat penduduk.
Seno menegaskan pentingnya segera menjadikan pengerukan Sungai Mahakam sebagai program prioritas nasional. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera turun tangan.
“Kami meminta Kementerian PUPR untuk ada program pengerukan Sungai Mahakam. Ini akan jadi pengurangan beban yang besar dan air bisa cepat turun ke hilir,” ujarnya.
Koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) telah dilakukan untuk meninjau kondisi Mahakam dan sistem aliran yang terhubung, termasuk Danau Semayang dan danau-danau lain di Kaltim. Pendangkalan disebut tidak hanya berdampak pada Samarinda, tetapi juga wilayah Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu, yang aliran airnya turut terhambat.
Dampak banjir juga menyentuh sektor ekonomi dan pelayanan publik. BPBD Kota Samarinda mencatat bahwa banjir pada 27 Mei 2025 menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi dan layanan masyarakat secara luas. Hal ini memicu desakan kuat agar pemerintah tidak hanya bersikap reaktif.
Pemprov Kaltim menyatakan akan mengevaluasi sistem drainase kota besar serta meninjau ulang tata ruang daerah aliran sungai (DAS) Mahakam. Kajian ini akan melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, kementerian teknis, dan akademisi.
Selain langkah struktural, masyarakat juga diminta berkontribusi aktif dalam mitigasi banjir, antara lain dengan menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah ke sungai atau saluran drainase, yang selama ini menjadi penyumbat aliran air.
Seno Aji berharap, dengan percepatan normalisasi Sungai Mahakam dan kerja sama semua pihak, masyarakat Kaltim bisa terbebas dari ancaman banjir yang terus berulang setiap musim hujan.