Samarinda – “Jalan umum itu dibangun untuk rakyat, bukan untuk rusak karena kendaraan tambang.” Kalimat tegas itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, saat menanggapi usulan pemindahan jalur angkutan tambang dari jalan darat ke jalur sungai. Wacana tersebut dilontarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, sebagai bentuk solusi permanen atas kerusakan jalan akibat aktivitas logistik industri tambang dan sawit.
Dalam pernyataannya usai Rapat Paripurna ke-21 yang digelar pada Selasa (1/7/2025), Firnadi menyatakan bahwa gagasan pengalihan ke sungai sejalan dengan harapan masyarakat yang sudah lama mendambakan jalan umum bebas dari kendaraan bertonase besar. Menurutnya, jalur sungai menjadi opsi rasional untuk meminimalkan beban infrastruktur darat.
“Saya kira itu memang satu-satunya yang dipikirkan masyarakat. Kami setuju, karena jalan yang dibangun dengan dana rakyat seharusnya dinikmati oleh rakyat, bukan justru rusak karena beban industri,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah mencoba dua pendekatan. Pertama, pembatasan tonase kendaraan, yang menurutnya sempat diterapkan namun tak bertahan lama. Kedua, pengaturan jalur khusus angkutan tambang dan sawit, yang meski telah diatur dalam regulasi daerah, belum juga berjalan di lapangan.
“Dua-duanya pernah dicoba, tapi faktanya masih gagal. Tonase diatur, tapi tetap dilanggar. Jalur khusus diatur, tapi belum ada realisasinya. Jadi kalau sekarang wacananya pindah ke sungai, ya kami tunggu konsep nyatanya seperti apa,” tegas Firnadi.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pengalihan ke jalur sungai memang terkesan ideal, namun pelaksanaannya tak akan mudah. Ia mengingatkan bahwa jalur air juga memiliki potensi konflik, seperti lalu lintas air dan dampak sosial bagi masyarakat bantaran sungai.
“Kami menunggu seperti apa konsep konkret dari pemerintah provinsi. Sampai sekarang belum ada paparan lengkapnya, apalagi tanggapan dari para pengusaha tambang. Mereka siap atau tidak?” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pelajaran dari kebijakan sebelumnya agar usulan baru tidak kembali gagal. Firnadi pun mendorong agar seluruh pihak terlibat secara aktif demi kebijakan yang benar-benar pro-rakyat.
Dengan harapan jalur sungai bisa menjadi solusi jangka panjang, Firnadi meminta agar seluruh elemen, dari pemerintah hingga pelaku industri, duduk bersama dan menyusun langkah konkret demi infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan adil. (ADV).