Bontang – Pelantikan tiga pimpinan baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang untuk masa jabatan 2024-2029 menandai babak baru bagi perjalanan legislatif kota ini. Andi Faizal Sofyan Hasdam dari Partai Golkar kembali dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Ketua DPRD Bontang. Ia akan didampingi oleh dua wakil ketua, Siti Yara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Maming dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pelantikan digelar dalam rapat paripurna ke-8 masa sidang 1 yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bontang, Kamis (17/10/2024).
Pelantikan ini membawa semangat baru, baik bagi anggota dewan maupun masyarakat Bontang yang berharap pada kepemimpinan yang lebih aspiratif, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sumardi, anggota DPRD Bontang dari Partai Demokrat, turut mengapresiasi pelantikan tersebut. “Saya ucapkan selamat kepada pimpinan yang baru, semoga kinerjanya lebih baik dari sebelumnya. Harapan kami semua, DPRD Bontang bisa lebih solid dan kompak dalam mengemban tugas, terlebih dalam menghadapi berbagai tantangan daerah,” ujar Sumardi dalam kesempatan yang sama.
Sumardi menekankan pentingnya kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan daerah yang semakin kompleks. Menurutnya, kepemimpinan yang solid di tingkat legislatif sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kesejahteraan Rakyat sebagai Prioritas Utama
Kesejahteraan rakyat menjadi isu utama yang diharapkan dapat lebih ditekankan oleh pimpinan DPRD yang baru. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Bontang, yang dikenal sebagai kota industri, menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, terutama terkait dengan ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya.
Andi Faizal, yang sudah beberapa kali menjabat sebagai Ketua DPRD, diharapkan dapat membawa perubahan nyata dalam hal aspirasi masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, banyak pihak menantikan langkah-langkah konkret untuk mendorong program-program kesejahteraan yang pro-rakyat. Ini termasuk memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih adil, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta memastikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
“Kami berharap pimpinan DPRD yang baru dapat lebih responsif terhadap masalah kesejahteraan masyarakat, karena isu ini sangat krusial bagi Bontang. Dengan statusnya sebagai kota industri, Bontang seharusnya bisa memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh warganya, bukan hanya bagi segelintir pihak,” ujar Sumardi.
Sinergi Antar-Fraksi dan Eksekutif
Salah satu tantangan yang dihadapi pimpinan DPRD yang baru adalah bagaimana mereka bisa menciptakan sinergi yang baik, tidak hanya antaranggota dewan dari berbagai fraksi, tetapi juga dengan pihak eksekutif. Hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar setiap program pembangunan yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran.
Siti Yara, sebagai Wakil Ketua DPRD dari PKB, juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjalankan tugas. “Kolaborasi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah akan sangat menentukan seberapa cepat dan efektif kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga komunikasi yang baik dan transparan,” jelas Siti.
Siti juga menggarisbawahi peran DPRD dalam pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah. “Pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah harus lebih diperkuat agar setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Kita harus memastikan bahwa tidak ada program yang hanya menguntungkan sebagian pihak saja.”
Meningkatkan Aspirasi Masyarakat Lewat Forum-forum Diskusi
Sebagai Ketua DPRD yang baru, Andi Faizal diharapkan lebih sering membuka ruang diskusi dengan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial. Mendengar langsung aspirasi dari masyarakat dinilai sangat penting agar kebijakan yang diambil DPRD benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, diharapkan akan tercipta rasa kepemilikan bersama terhadap setiap program pembangunan.
Maming, Wakil Ketua DPRD dari PDIP, juga menyampaikan komitmennya untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi. “Kami di DPRD akan berusaha menjadi jembatan yang lebih baik antara pemerintah dan rakyat. Setiap suara masyarakat akan kami dengarkan, karena mereka adalah pemilik sah dari setiap kebijakan yang diambil.”
Menurut Maming, forum-forum diskusi dengan berbagai lapisan masyarakat harus lebih diintensifkan. Selain mendengar keluhan, forum ini juga bisa menjadi wadah untuk menyerap ide-ide baru yang segar dari masyarakat. “Banyak warga Bontang yang memiliki gagasan kreatif untuk kemajuan kota. Kami harus memberi ruang bagi mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan,” tambahnya.