Samarinda – Menyikapi melonjaknya harga bahan pangan akibat surutnya sungai di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan Operasi Pasar Murah sebagai langkah cepat mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan pangan.
Langkah ini merupakan hasil sinergi antara Pemprov Kaltim, PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KTMBS), serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Provinsi Kaltim. Distribusi logistik dilakukan melalui jalur darat, mengingat transportasi sungai yang menjadi nadi utama distribusi di Mahulu kini tak lagi dapat dilalui akibat kekeringan ekstrem.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, secara resmi melepas rombongan distribusi dari halaman Kantor Gubernur di Samarinda. Ia menegaskan bahwa pemerintah wajib hadir di tengah masyarakat yang sedang kesulitan.
“Dalam kondisi Mahakam Ulu yang sedang dilanda kekeringan dan sungainya sulit dilalui, maka pemerintah harus hadir melalui jalur darat agar sembako tetap bisa diantar tepat waktu,” tegas Seno Aji, Selasa (5/8/2025).
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa operasi pasar ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah.
“Kita ingin inflasi di Kaltim tetap terkendali dan masyarakat tidak semakin terbebani,” ujarnya.
Selain langkah jangka pendek, operasi pasar ini juga dimaknai sebagai bagian dari program jangka panjang pemerintah menuju swasembada pangan pada 2026, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
“Target kita adalah swasembada pangan pada pertengahan 2026. Ini membutuhkan sinergi dengan sektor pertanian, industri, dan perusahaan daerah. Harus ada semangat kerja sama yang kuat,” tambahnya.
Dalam forum pengendalian inflasi daerah, Seno Aji juga mengusulkan agar perusahaan tambang dapat menyisihkan 200 hektar lahan sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap program pangan daerah. Bila terealisasi, program ini dapat menciptakan lahan produktif hingga 20.000 hektar.
Pada kegiatan ini, sebanyak 4.800 liter minyak goreng dan 7.000 kilogram gula pasir disalurkan dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sementara beras disediakan secara gratis oleh Bulog. Seluruh logistik disalurkan tanpa biaya tambahan berkat dukungan penuh DPPKUKM Kaltim.
Pemerintah berharap model distribusi alternatif ini bisa menjadi strategi jangka panjang, terutama untuk daerah yang memiliki akses transportasi terbatas seperti Mahulu.
“Dengan operasi pasar ini, kita tidak hanya mengatasi kekurangan bahan pangan saat ini, tetapi juga membangun strategi jangka panjang demi ketahanan pangan masyarakat Kaltim,” pungkas Seno Aji.