Kediri – Ibarat kompas yang menentukan arah pelayaran, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama Tahun 2026 menjadi penanda langkah organisasi ke depan. Setelah berlangsung di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, forum tersebut resmi ditutup pada Senin (22/6/2026) dengan membawa sejumlah keputusan penting yang akan dibahas lebih lanjut dalam Muktamar ke-35 NU.
Sidang Pleno III yang menjadi agenda penutup mengesahkan berbagai hasil pembahasan komisi, mulai dari penetapan jadwal Muktamar, pengelolaan aset organisasi, perlindungan data, hingga sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan publik.
Salah satu keputusan yang mendapat perhatian adalah penetapan jadwal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang direncanakan berlangsung pada [1 Agustus 2026] hingga [5 Agustus 2026]. Selain waktu pelaksanaan, forum juga menerima lima usulan daerah sebagai calon tuan rumah, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, mengatakan penetapan lokasi penyelenggaraan masih akan diputuskan sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.
“Pelaksanaan Muktamar digelar tanggal 1 sampai 5 Agustus, dan tempatnya ada lima lokasi yang diusulkan, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta,” ujar Yahya.
Selain agenda Muktamar, forum juga menyepakati kebijakan perlindungan data organisasi yang mencakup data pribadi warga NU, data kader, serta data kepengurusan yang memiliki kaitan dengan kepentingan dan kebijakan publik.
Katib Aam PBNU sekaligus Sekretaris Steering Committee Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026, Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, menjelaskan bahwa forum juga mengesahkan peraturan perkumpulan terkait pengelolaan aset pertambangan milik Nahdlatul Ulama. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa seluruh aset tambang merupakan milik organisasi dan tidak dapat dikuasai oleh individu maupun badan usaha tertentu.
“Kita sepakati, aset ini adalah aset Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Enggak boleh orang per orang, PT apa pun yang mengklaim memiliki aset ini. Kepemilikannya 100 persen adalah Perkumpulan Nahdlatul Ulama,” tegas M. Nuh.
Menurutnya, pengelolaan sektor pertambangan harus berpedoman pada prinsip syariah, memperhatikan kelestarian lingkungan, memberikan manfaat kepada seluruh struktur organisasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah tambang.
Forum juga membahas usulan perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU dengan memperkuat peran Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Dalam konsep yang diusulkan, AHWA akan memiliki peran dalam proses pemilihan Rois Aam maupun Ketua Umum PBNU. Meski demikian, usulan tersebut belum diputuskan dan masih akan dibahas lebih lanjut pada Muktamar mendatang.
Perdebatan juga muncul terkait status menteri yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU. Sebagian peserta berpendapat jabatan menteri tidak termasuk jabatan politik yang diperoleh melalui pemilihan umum, sedangkan sebagian lainnya menginginkan aturan yang sama sebagaimana diterapkan terhadap kepala daerah maupun anggota legislatif.
“Yang sekarang menjabat menteri harus mundur. Ada yang berpendapat jabatan menteri bukan jabatan politik yang melalui mekanisme eleksi. Tidak ada perbedaan pandangan mengenai jabatan Gubernur, Presiden, Bupati, Walikota maupun anggota dewan. Itu semua sepakat tidak boleh. Harus mundur,” jelasnya.
Di sektor kebijakan publik, Munas dan Konbes NU 2026 turut memberikan perhatian terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). PBNU menyatakan mendukung tujuan program tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, namun menilai aspek tata kelola dan mekanisme pelaksanaannya masih perlu disempurnakan.
“Kami memberikan apresiasi terhadap tujuan mulia Program Makan Bergizi Gratis, tetapi perbaikan mekanisme dan tata kelola pelaksanaannya juga perlu menjadi perhatian,” kata Mohammad Nuh.
Usai penutupan di Kediri, rangkaian kegiatan Munas dan Konbes NU 2026 dijadwalkan berlanjut di Bangkalan. Agenda penutupan akhir tersebut direncanakan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Berbagai keputusan yang dihasilkan dalam forum tersebut menjadi pijakan penting bagi Nahdlatul Ulama dalam menentukan arah organisasi sekaligus memperkuat peran kebangsaan dan kontribusinya terhadap berbagai isu strategis di Indonesia.