Mojokerto – Dalam menghadapi lonjakan harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai respons atas kenaikan inflasi daerah. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Satya Bina Karya (SBK) dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto, M. Rizal Octavian.
Dalam arahannya, Rizal menekankan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perlunya inovasi kebijakan yang tidak berjalan secara sektoral. Ia juga menyoroti angka inflasi Kabupaten Mojokerto pada Februari 2025 yang mencapai 0,46 persen, dengan beras sebagai penyumbang utama.
“Banyak masyarakat Kabupaten Mojokerto kalau belum makan nasi itu belum makan, jadi mungkin kedepan kita juga harus mengedukasi masyarakat tentang karbohidrat kompleks yang tidak hanya beras saja. Bisa kentang atau jagung, itu harus kita edukasi agar kebutuhan beras kita juga relatif stabil kedepannya,” ujar Rizal dalam rapat, Rabu (19/3/2025).
Ia mengapresiasi langkah Bulog yang memastikan ketersediaan stok beras hingga enam bulan ke depan. Namun, edukasi mengenai diversifikasi pangan tetap harus digencarkan demi mengurangi ketergantungan pada beras.
Dalam konteks pengendalian inflasi, Rizal juga menekankan bahwa inovasi kebijakan tidak boleh dilakukan secara terpisah, melainkan dibangun bersama untuk efektivitas yang lebih tinggi. Menurutnya, sinergi antar OPD adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan inflasi menjelang Idulfitri.
“Saya harapkan sinergitas dan juga kolaborasi yang baik maupun inovasi bersama. Jadi inovasi jangan sendiri-sendiri tetapi harus dibicarakan sesama OPD, sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik,” tegas Rizal.
Ia juga menyinggung pentingnya ketepatan dalam pelaksanaan operasi pasar, agar lokasi yang dipilih benar-benar memberi dampak signifikan. Selain itu, Rizal mengusulkan pembukaan cabang Toko Wulandari di wilayah utara sungai guna menjangkau lebih banyak masyarakat, serta optimalisasi aplikasi Tumbas sebagai pengendali harga digital.
“Mungkin awal-awal, toko bisa diletakkan di tengah-tengah, mungkin di samping Kabupaten ada space kosong bisa dibuat agar masyarakat yang di Utara sungai tidak terlalu jauh,” imbuhnya.
Mengakhiri arahannya, Rizal meminta TPID mengkaji lebih lanjut soal kenaikan harga cabai di Pacet. Wilayah yang dikenal sebagai sentra produksi cabai itu dinilai perlu diidentifikasi lebih dalam terkait pola distribusi dan permintaan yang meningkat, terutama akibat sektor pariwisata di Pacet dan Trawas.
“Pacet penghasil cabai tetapi kok harganya tambah naik? Ini harus dicari tahu penyebab pastinya,” tutup Rizal.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto menjelang Lebaran 2025.