Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (11/3/2025), untuk membahas sejumlah strategi dalam mempercepat transformasi digital dan reformasi birokrasi di daerah.
“Kementerian PANRB dan Kemendagri memperkuat koordinasi terkait program transformasi serta pembinaannya kepada pemerintah daerah,” ujar Rini dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).
Menurutnya, adaptasi terhadap teknologi digital merupakan keharusan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Salah satu tantangan utama dalam transformasi digital adalah pemerataan ke daerah-daerah, sehingga diperlukan koordinasi erat antara Kementerian PANRB dan Kemendagri untuk membina pemerintah daerah dalam proses adaptasi ini.
Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi di daerah harus dipercepat agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal kemudahan pelayanan publik. Sebagai pembina daerah, Kemendagri memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat dapat diimplementasikan hingga ke tingkat daerah.
Selain mendorong perubahan di daerah, Kementerian PANRB juga mendukung transformasi birokrasi di internal Kemendagri, termasuk dalam hal penguatan organisasi guna meningkatkan efektivitas kerja.
“Kami menerapkan strategi prioritas melalui pendekatan shared outcomes untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan sinergi antarprogram,” tambah Rini.
Kinerja strategis Kementerian PANRB berfokus pada dua shared outcomes utama, yaitu:
- Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk memastikan bahwa kinerja antar-instansi selaras dengan target pembangunan nasional.
- Transformasi Digital Pemerintah guna mempercepat digitalisasi pemerintahan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah pelayanan publik.
Dengan sinergi yang diperkuat antara Kementerian PANRB dan Kemendagri, diharapkan reformasi birokrasi dan transformasi digital dapat berjalan lebih cepat dan merata, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pemerintahan yang lebih modern dan efisien.