Sangatta – Jalan Poros Rantau Pulung di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) selalu menjadi sorotan publik. Meski kerap dibicarakan, hingga kini jalan tersebut masih mengalami kerusakan parah yang menghambat aktivitas masyarakat dan ekonomi setempat.
Anggota Komisi C DPRD Kutim Jimmi menjadi salah satu sosok yang paling vokal menyoroti masalah ini. Saat diwawancarai oleh awak media, politisi PKS ini mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya perbaikan Jalan Poros Rantau Pulung.
Kontribusi Perusahaan dan Tantangan Birokrasi
Menurut Jimmi perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara pemerintah dan PT Kaltim Prima Coal (KPC) seharusnya bisa menjadi solusi untuk memperbaiki jalan tersebut. PKP2B adalah perjanjian penting yang memungkinkan perusahaan pertambangan untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan berbagai komitmen termasuk kontribusi pada infrastruktur lokal.
“Nah, itu yang kita harapkan KPC punya kontribusi juga, kita juga mau dorong KPC supaya maksimal memanfaatkan perbaikan jalan itu,” ungkap Jimmi di Gedung DPRD Kutim, Senin (13/5/2024) lalu.
Namun, ia juga menyadari bahwa implementasi perbaikan jalan membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. “Kami akan mendorong pemerintah supaya ada komitmen dari pusat agar cepat diselesaikan,” tambahnya.
Persoalan Waktu dan Komitmen
Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah tidak adanya tenggat waktu yang jelas dalam perjanjian antara pemerintah dan KPC. Hal ini membuat perusahaan memiliki fleksibilitas yang terlalu luas dalam menentukan kapan mereka akan melaksanakan komitmen perbaikan jalan.
“Memang tenggak waktunya itu yang jadi permasalahan, karena nggak ada tenggak waktu yang ditentukan, jadi terserah KPC, terserah kapan aja dia mau, karena tidak ada pembicaraan, waktu dan kapan harus diselesaikan,” ucap Jimmi.
Meskipun demikian, Jimmy dan rekan-rekannya di DPRD terus berupaya mendorong penyelesaian perbaikan jalan. Mereka membentuk grup khusus untuk mengontrol proses perbaikan jalan tersebut, meskipun saat ini hanya sebatas perbaikan ringan.
“Jadi ada grup kami bentuk untuk perbaikan jalan itu, terkontrol di situ. Tetapi, hanya perbaikan ringan saja untuk sementara ini. Dan kita tunggu dari pemerintah seperti apa komitmennya,” pungkasnya.
Harapan Masyarakat dan Masa Depan Infrastruktur
Masyarakat Kutim berharap agar perbaikan Jalan Poros Rantau Pulung dapat segera terealisasi. Jalan yang layak dan aman adalah kunci bagi peningkatan mobilitas, aksesibilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Peran serta perusahaan seperti KPC, dukungan pemerintah pusat, dan pengawasan dari DPRD sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Dengan APBD yang cukup besar dan potensi kontribusi dari sektor swasta, Kutim seharusnya mampu mengatasi tantangan infrastruktur yang dihadapi. Namun, koordinasi yang baik dan komitmen yang jelas dari semua pihak adalah hal yang tidak boleh diabaikan.
Jalan Poros Rantau Pulung menjadi simbol dari perjuangan dan harapan masyarakat Kutim untuk mendapatkan infrastruktur yang memadai. Semoga dengan kerja keras dan sinergi dari semua pihak, masalah ini dapat segera diatasi dan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah.