Mojokerto – Suara nyaring mahasiswa kembali menggema di Depan Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Selasa (25/3/2025). Mereka membawa pesan yang tajam: tolak revisi Undang-Undang TNI dan hentikan militerisasi ranah sipil. Dalam aksi ini, Aliansi Cipayung Plus, BEM se-Kabupaten Mojokerto, dan warga sipil bersatu, menyuarakan keresahan terhadap dominasi militer dalam kehidupan sipil yang dianggap makin menguat.
Dalam aksi damai yang berlangsung sejak pagi hari, massa membawa berbagai spanduk dan poster yang menyoroti tujuh tuntutan utama. Di antaranya mencakup pencabutan revisi UU TNI, penolakan dwi-fungsi ABRI, desakan pengadilan terhadap pelanggar HAM termasuk Jenderal Prabowo, hingga penolakan masuknya militer ke dalam urusan sipil. Aksi ini juga menyoroti perlindungan terhadap perempuan dan kelompok marginal dari dampak nilai-nilai militer yang dinilai patriarkis dan represif.
“Kami menolak segala bentuk perluasan peran militer dalam kehidupan sipil. Negara demokratis tidak seharusnya memberikan ruang militer mengatur urusan sipil,” tegasnya.
Menurut koordinator aksi, Muhammad Sya’dan langkah revisi UU TNI berpotensi mengembalikan dwi-fungsi ABRI yang selama era Orde Baru menjadi simbol represi negara. Mereka menilai, revisi ini membuka celah besar bagi militer untuk masuk ke ranah pemerintahan, ekonomi, hingga kebijakan sipil tanpa mekanisme pengawasan sipil yang kuat.
Dalam orasi yang berapi-api, massa juga menyampaikan tuntutan agar TNI dikembalikan ke barak sebagai institusi pertahanan negara, bukan pengatur kehidupan masyarakat. Mereka menilai kehadiran TNI dalam wilayah sipil seperti pendidikan, birokrasi, bahkan media massa, sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip demokrasi.
“Kami ingin memastikan pers tetap bebas, tidak dibungkam oleh kekuatan yang seharusnya menjaga perbatasan, bukan memantau berita,” ujar Sya’dan.
Aksi ini juga membawa nuansa gender dengan seruan khusus untuk menghentikan dominasi militer yang dinilai membawa nilai patriarki dan intimidatif. Mereka menuntut perlindungan ekstra bagi perempuan dan kelompok minoritas dari kebijakan-kebijakan yang lahir dari struktur militeristik.
Hingga siang, aksi berjalan damai dengan pengamanan dari aparat kepolisian setempat. Meski begitu, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah pusat mencabut rencana revisi UU TNI dan mengembalikan supremasi sipil secara utuh.
Semangat perlawanan ini mengingatkan kembali pada gelombang reformasi 1998, saat suara mahasiswa mengguncang kekuasaan demi demokrasi yang lebih sehat.