Semarang – “Kemerdekaan harus terasa sampai ke meja makan rakyat.” Semangat itulah yang menjadi benang merah pesan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam memaknai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemerdekaan tidak cukup dirayakan melalui seremoni dan pengibaran Merah Putih, tetapi perlu diwujudkan dalam pembangunan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari warga.
Pesan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi setelah bertugas sebagai Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Pancasila, Kota Semarang, Senin (17/8/2026). Didampingi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dan Sekretaris Daerah Jateng Sumarno, Luthfi menekankan pentingnya pemerintah memastikan pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, terutama ketika tekanan fiskal dan kondisi geopolitik masih penuh ketidakpastian.
“(Jaminan) itu penting karena di saat kondisi geopolitik, kemudian tekanan fiskal, kita harus mampu berbuat untuk bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” kata Luthfi, didampingi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dan Sekretaris Daerah Jateng Sumarno.
Menurut Luthfi, pembangunan layanan dasar dan infrastruktur harus ditempatkan sebagai instrumen penting dalam menekan kemiskinan sekaligus memperluas kesempatan masyarakat meningkatkan taraf hidup. Pemerintah daerah, kata dia, tidak boleh berhenti pada pencapaian indikator ekonomi, tetapi harus memastikan hasil pembangunan bisa dirasakan secara langsung oleh warga hingga tingkat desa.
Kinerja ekonomi Jawa Tengah selama semester I-2026 menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut tercatat 5,80 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada level 5,45 persen. Realisasi investasi juga mencapai Rp59,94 triliun, yang terdiri atas penanaman modal asing sebesar Rp25,92 triliun, penanaman modal dalam negeri Rp22,62 triliun, serta investasi usaha mikro dan kecil senilai Rp11,40 triliun. Aktivitas investasi tersebut disebut mampu menyerap sekitar 213 ribu tenaga kerja.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga mengalami perbaikan. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 turun menjadi 9,21 persen dari sebelumnya 9,48 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat 4,24 persen, lebih rendah dibandingkan 4,33 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
“Ini tidak berbicara masalah angka, tetapi paling penting adalah ke depan kita harus punya suatu semangat kolaborasi dengan dasar semangat kemerdekaan, persatuan seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah bahu-membahu sehingga masyarakat bisa sejahtera,” ujarnya.
Luthfi menegaskan angka-angka tersebut harus diterjemahkan menjadi perubahan konkret. Di bidang kesehatan, Pemprov Jawa Tengah terus memperluas program Cek Kesehatan Gratis dan Dokter Spesialis Keliling atau Speling. Program tersebut diarahkan agar masyarakat, termasuk yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan rujukan, dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah dan cepat.
“Program itu terus dilakukan secara berkelanjutan dan sudah menyentuh ribuan desa,” katanya.
Selain kesehatan, sektor pendidikan menjadi bagian penting dari agenda pemerataan pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan kuota sekolah gratis bagi 5.004 anak dari keluarga miskin dan kurang mampu setiap tahun melalui program sekolah kemitraan. Upaya tersebut turut diperkuat melalui keberadaan SMK Jateng serta 14 Sekolah Rakyat yang telah berdiri di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Pemerintah provinsi juga melanjutkan program penyediaan rumah layak huni dan penguatan ekonomi kerakyatan. Kebijakan itu diarahkan untuk membantu keluarga yang membutuhkan sekaligus mendorong potensi ekonomi lokal agar lebih produktif. Dengan demikian, masyarakat di tingkat bawah tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki kesempatan lebih luas untuk meningkatkan pendapatan secara mandiri.
“Termasuk mengangkat terkait dengan rumah layak huni, kemudian ekonomi kerakyatan yang sekarang menjadi prioritas utama dari kita dalam rangka mengefektifkan potensi masyarakat di wilayah,” jelasnya.
Makna kemerdekaan yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari juga disampaikan Sukarno, 64 tahun, pedagang kaki lima asal Kebonharjo, Kota Semarang. Baginya, kemerdekaan bukan hanya berarti terbebas dari penjajahan, tetapi juga memiliki kesempatan menjalani kehidupan secara aman, rukun, damai, dan memperoleh ruang untuk mencari nafkah.
“Harapan saya masalah ekonomi ini ditata dengan rapi. Kita sambut kemerdekaan ini dengan gembira, rukun, damai. Kalau bagi kami para pedagang ini jangan diuyak-uyak karena cari uang sedang sulit,” ujarnya.
Suara pedagang kecil tersebut memperlihatkan bahwa ukuran kesejahteraan tidak selalu hadir dalam bentuk angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi. Bagi masyarakat kecil, kemerdekaan dapat berarti kepastian menjalankan usaha, terbukanya lapangan pekerjaan, mudahnya memperoleh layanan kesehatan, serta kesempatan bagi anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun menjadi pengingat bagi Pemprov Jawa Tengah agar pembangunan terus bergerak dari statistik menuju dampak nyata. Dengan kolaborasi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, semangat kemerdekaan diharapkan hadir melalui layanan dasar yang semakin dekat, ekonomi yang memberikan kesempatan lebih luas, serta kebijakan yang mampu mengangkat kesejahteraan warga Jawa Tengah.