Kutim – Jalan menuju berdirinya Sekolah Rakyat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai terbuka lebar. Persiapan lahan yang menjadi fondasi awal pembangunan fasilitas pendidikan tersebut kini telah menembus lebih dari 70 persen. Pemerintah daerah terus mengejar penyelesaian pekerjaan agar kawasan di Simono siap memasuki tahapan pembangunan berikutnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim Tabrani Aji mengatakan, instansinya mendapat tugas mempersiapkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan yang dipilih berada di kawasan Simono, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara. Lokasi tersebut sebelumnya telah melalui serangkaian proses persiapan sebagai calon kawasan pembangunan fasilitas pendidikan berasrama tersebut.
“Karena di PUPR ada penugasan untuk mempersiapkan lokasi lahan, alhamdulillah lahannya sudah ditetapkan di daerah Simono,” kata Tabrani saat diwawancarai di Kantor Bupati Kutim, Kamis (1/10/2026).
Setelah lokasi ditetapkan, Dinas PUPR Kutim bergerak melakukan pembersihan atau land clearing. Tahap itu kemudian dilanjutkan dengan pematangan lahan sehingga kondisi kawasan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan fisik Sekolah Rakyat.
“Persiapan land clearing untuk pematangan lahan sudah kita lakukan,” ujarnya.
Tabrani menyebut pekerjaan persiapan tersebut terus didorong karena kesiapan lokasi menjadi salah satu bagian penting sebelum pembangunan utama dapat dilaksanakan. Berdasarkan perkembangan pekerjaan di lapangan, progres persiapan lahan telah melewati angka 70 persen.
“Insya Allah sudah bisa di atas 70 persen,” katanya.
Data Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebelumnya menunjukkan kawasan Simono yang dipersiapkan untuk Sekolah Rakyat berada di Kelurahan Teluk Lingga, Sangatta Utara. Lahan yang disiapkan pemerintah daerah mencapai sekitar delapan hektare. Luasan tersebut berada dalam kisaran kebutuhan lahan Sekolah Rakyat permanen yang secara nasional umumnya memerlukan sekitar 5 hingga 10 hektare.
Persiapan lahan di Simono juga menjadi bagian dari upaya Kutim memenuhi persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat. Pada Agustus 2026, pemerintah daerah masih mengejar 12 persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat agar lokasi tersebut dapat masuk kelompok Tahap 3B. Tahap itu mencakup 11 lokasi yang dipersiapkan untuk menuju proses lelang pembangunan.
Dengan demikian, pematangan lahan tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik berupa pembersihan dan penataan permukaan tanah. Kesiapan akses jalan, drainase, air bersih, listrik serta berbagai infrastruktur dasar juga menjadi unsur penting dalam memenuhi kriteria kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat. Kementerian PU dalam pelaksanaan program serupa di berbagai daerah juga menempatkan kesiapan infrastruktur pendukung sebagai salah satu bagian yang perlu dipenuhi pemerintah daerah.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pendidikan yang diarahkan untuk memperluas akses belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Di Kutim, program tersebut diproyeksikan menggunakan konsep pendidikan berasrama sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh fasilitas pembelajaran, tetapi juga tempat tinggal selama mengikuti pendidikan. Pemerintah daerah sebelumnya menyebut pembiayaan pendidikan dan fasilitas asrama dalam program tersebut ditanggung pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Secara nasional, pengembangan Sekolah Rakyat terus diperluas. Kementerian PU sebelumnya telah menangani Sekolah Rakyat rintisan tahap awal dan melanjutkan pembangunan fasilitas permanen di berbagai daerah. Model sekolah permanen dibangun pada lahan yang dipersiapkan pemerintah daerah, memperlihatkan bahwa kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting sebelum konstruksi dapat bergerak ke tahap berikutnya.
Bagi Kutim, kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan menambah pilihan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi maupun kendala jarak. Wilayah Kutai Timur yang luas membuat model pendidikan berasrama dinilai relevan untuk menjangkau anak-anak yang tinggal jauh dari fasilitas pendidikan. Pemerintah daerah sebelumnya juga menyebut persoalan ekonomi, jarak sekolah dan kebutuhan fasilitas asrama sebagai tantangan pendidikan yang hendak dijawab melalui program tersebut.
Dengan progres persiapan lahan yang telah melampaui 70 persen, Dinas PUPR Kutim kini berfokus menyelesaikan pekerjaan tersisa di kawasan Simono. Penyelesaian pematangan lahan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung menjadi tahapan penting agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat berlanjut sesuai mekanisme pemerintah pusat dan fasilitas pendidikan tersebut dapat segera direalisasikan.