Samarinda – Ironi pembangunan ekonomi kembali mencuat di tengah narasi pertumbuhan yang stabil. Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, mengkritik pendekatan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang dinilainya terlalu bergantung pada bantuan sosial temporer.
Menurut Andi, permasalahan kemiskinan di Kalimantan Timur lebih disebabkan oleh sempitnya peluang kerja dan sulitnya akses modal bagi usaha kecil. Ia menilai perlunya langkah lebih progresif dan terstruktur agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada bantuan pemerintah.
“Bicara soal kemiskinan, tentu yang harus dilakukan pemerintah adalah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” ujar Andi, Senin (19/5/2025) yang lalu.
Ia menyebut bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kunci utama penciptaan lapangan kerja. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyediakan insentif konkret seperti keringanan pajak, kemudahan perizinan, hingga akses pembiayaan yang mudah.
“Berikan insentif kepada pelaku usaha dan UMKM agar mereka bisa tumbuh dan menciptakan pekerjaan baru,” tambahnya.
Andi juga menyayangkan adanya ketimpangan antara narasi positif dari pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi dan kenyataan di lapangan yang menunjukkan daya beli menurun serta pengangguran meningkat. Ia menyebut kondisi ini sebagai bukti bahwa kebijakan ekonomi belum menyentuh inti masalah masyarakat.
“Kata pemerintah ekonomi baik-baik saja, tapi kenyataannya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dan daya beli menurun,” katanya.
Legislator dari Fraksi Golkar ini juga menyoroti pentingnya keberpihakan kepada UMKM yang terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk saat pandemi. Ia mengatakan bahwa kemudahan akses modal akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja di lingkungan sekitar.
“Banyak pelaku usaha yang mengeluh sulit mengakses modal. Padahal kalau diberikan kemudahan, mereka bisa menyerap tenaga kerja dari lingkungannya. Itu yang harusnya menjadi prioritas pemerintah,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan ekonomi yang konkret dan adaptif terhadap era digital.
“Kalau pengusaha dimudahkan, mereka akan membuka usaha baru, merekrut lebih banyak karyawan, dan secara langsung akan menekan angka kemiskinan. Kita butuh kebijakan yang realistis dan menyentuh akar masalah,” tutupnya.
Langkah strategis berbasis UMKM dinilai menjadi pendekatan paling realistis dalam menekan kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. (ADV).