Tenggarong – Derita akibat longsor di Kilometer 28 dan 24 Jalan Poros Samarinda–Balikpapan masih membekas di benak warga. Hingga awal Juni ini, lahan relokasi untuk korban longsor yang kehilangan rumah belum juga ditetapkan secara resmi. Meski begitu, pemerintah daerah dan DPRD Kukar terus mengupayakan penyelesaian masalah ini.
Longsor besar yang terjadi beberapa waktu lalu menghancurkan sekitar 50 rumah warga di Desa Batuah dan Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan. Dampaknya tidak hanya merobohkan rumah-rumah warga, tetapi juga membuat jalan utama yang menghubungkan Samarinda dan Balikpapan amblas. Meskipun kini terdapat jalan tol, poros ini masih menjadi jalur penting untuk distribusi logistik dan mobilitas warga.
Menanggapi kondisi ini, Komisi III DPRD Kutai Kartanegara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (2/6/2025) bersama BPBD, DLH, Dinsos, Camat Loa Janan, serta perwakilan masyarakat terdampak. Rapat dipimpin oleh Johansyah dan dihadiri Ketua Komisi III DPRD Faridah serta anggota dapil setempat, Ahmad Yani dan Fachruddin.
Faridah menyampaikan bahwa lahan untuk relokasi telah tersedia, tetapi masih memerlukan tahapan lanjutan. “Minggu ini kami akan menindaklanjuti bersama Dinas Perkim dan Camat Loa Janan untuk memastikan kesiapan lahan relokasi warga terdampak di Km 28 dan 24,” ujarnya.
Sementara itu, Johansyah menekankan bahwa proses relokasi harus dilakukan secara hati-hati. “Relokasi ini menyangkut penggunaan keuangan negara dan aset pemerintah, jadi semuanya harus jelas—apakah aset desa atau kabupaten. Kami tidak ingin terburu-buru dan kemudian menghadapi masalah hukum di kemudian hari,” jelasnya. Ia juga membantah anggapan bahwa pemerintah lambat, menjelaskan bahwa proses teknis dari Dinas Perkim butuh waktu dan kehati-hatian.
Camat Loa Janan, Hery Rusnadi, menambahkan bahwa lahan untuk relokasi pada dasarnya sudah tersedia. “Persoalannya tinggal menunggu verifikasi dan pengecekan kelayakan dari Dinas Perkim. Perbedaan status lahan antara milik desa atau kabupaten yang sedang diklarifikasi,” katanya.
Meski warga masih menunggu, koordinasi lintas instansi terus dilakukan agar solusi relokasi dapat segera direalisasikan dengan aman dan tepat sasaran.