Sangatta – Upaya menekan angka stunting di Kutai Timur ibarat menata fondasi sebelum membangun rumah besar bernama generasi emas. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menguatkan strategi percepatan penurunan stunting melalui sinergi lintas sektor, salah satunya melalui Podcast Bangga Kencana bertema Peran TPPS Kecamatan Mendukung Layanan Cap Jempol Stop Stunting di Kutai Timur, yang digelar di Ruang Multimedia Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kutim, Rabu (18/2/2025).
Kegiatan tersebut dipandu Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, dan menghadirkan tiga camat yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan, yakni Camat Muara Ancalong Saberan Nete, Camat Batu Ampar Akhmadsyah, serta Camat Muara Bengkal Mansyur Ady. Diskusi ini memaparkan kondisi terkini sekaligus strategi intervensi berbasis data by name by address untuk memastikan penanganan lebih tepat sasaran.
Data DPPKB Kutim mencatat terdapat 11.973 keluarga berisiko stunting di wilayah tersebut, sementara jumlah anak yang mengalami stunting mencapai 1.613 kasus. Angka ini menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menyusun langkah pencegahan dari hulu, termasuk edukasi keluarga, peningkatan sanitasi, serta penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga.
“Kalau keluarga berisiko stunting ini bisa kita tekan semaksimal mungkin, maka kita bisa meminimalisir lahirnya stunting baru. Artinya kita harus bekerja dari hulunya,” tegas Junaidi dalam pembuka diskusi.
Camat Muara Ancalong, Saberan Nete, menjelaskan pendekatan jemput bola menjadi strategi utama di wilayahnya. Ia bersama tim turun langsung menyasar keluarga berisiko, melibatkan kader posyandu, PKK, hingga tenaga kesehatan untuk memastikan intervensi berjalan efektif.
“Kami turun langsung ke lapangan bersama tim. Alhamdulillah, angka stunting yang sebelumnya 40 kasus kini turun menjadi 25 kasus,” ujarnya.
Di Kecamatan Batu Ampar, Camat Akhmadsyah menyoroti pentingnya validasi ulang data di lapangan agar program benar-benar menyentuh sasaran yang tepat. Menurutnya, perubahan kondisi keluarga harus segera terdeteksi agar bantuan dan pendampingan tidak salah arah.
“Setelah data by name by address kami terima, tentu kami identifikasi kembali. Jangan sampai datanya sudah berubah di lapangan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, berkat kolaborasi TPPS kecamatan serta dukungan tambahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), angka stunting di wilayahnya berhasil ditekan dari 30 kasus menjadi 17 kasus.
Sementara itu, Camat Muara Bengkal, Mansyur Ady, mengakui wilayahnya menghadapi tantangan lebih besar dengan 158 kasus stunting. Namun, melalui kerja sama tujuh kepala desa serta dukungan lintas sektor, jumlah tersebut turun menjadi 121 kasus pada awal Januari 2026.
“Program jemput bola ini sangat bagus dan harus kita tingkatkan. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.
Melalui forum diskusi ini, Pemkab Kutim menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Edukasi gizi, perbaikan sanitasi, akses layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi fondasi penting menuju visi Indonesia Emas 2045. Kolaborasi antarperangkat daerah, kecamatan, desa, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat lahirnya generasi yang sehat dan berkualitas.
Dengan penguatan strategi berbasis data dan pendekatan langsung ke masyarakat, Kutim optimistis tren penurunan stunting akan terus berlanjut secara signifikan.