Pasbar – “Anggaran boleh terbatas, tetapi perhatian kepada anak tak boleh surut.” Semangat itu menjadi napas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Kesehatan dalam menekan angka stunting yang masih membayangi masa depan balita di daerah tersebut.
Berdasarkan hasil penimbangan balita pada Februari 2026, angka stunting di Pasaman Barat tercatat 10,5 persen. Dari pendataan itu, terdapat 2.675 balita yang masuk kategori berisiko. Meski angka tersebut menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, pemerintah daerah menilai upaya pengendalian harus terus diperkuat melalui pengawasan, edukasi, dan intervensi gizi yang lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat, dr. Ghina Alecia, melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Ike Efrinayanti, mengatakan pihaknya terus mengevaluasi pelaksanaan program gizi di lapangan. Pemantauan dilakukan mulai dari kondisi balita, kualitas layanan posyandu, hingga pengawasan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
“Kami memastikan setiap intervensi gizi berjalan sesuai standar, mulai dari pemantauan balita hingga pengawasan pangan yang dikonsumsi masyarakat,” ujar Ike, Selasa (26/5/2026).
Menurut Ike, keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting. Namun, kondisi itu tidak menghentikan langkah Dinas Kesehatan untuk menjaga keberlanjutan program. Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci agar setiap anak yang berisiko tetap mendapatkan perhatian.
“Kami bekerja dengan segala keterbatasan, namun tetap berusaha agar setiap anak mendapatkan perhatian. Anggaran memang terbatas, tetapi komitmen kami tidak terbatas,” tegasnya.
Data Dinas Kesehatan menunjukkan sebaran kasus masih terjadi di sejumlah kecamatan. Di Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua mencatat 75 balita stunting dari 312 balita yang ditimbang atau sekitar 24 persen. Angka ini menjadi perhatian karena lebih tinggi dibanding sejumlah nagari lain.
Di Kecamatan Sungai Aur, Nagari Sungai Aua mencatat 65 balita berstatus gizi kurang dari 391 balita yang ditimbang. Sementara Nagari Ranah Melintang mencatat 27 balita gizi kurang dari 475 balita. Kondisi serupa juga terlihat di Kecamatan Talamau, terutama Nagari Sinuruik, dengan 66 balita gizi kurang dari 369 balita yang ditimbang.
Dinas Kesehatan juga mencatat Nagari Bunuik di Kecamatan Kinali memiliki 23 balita gizi kurang dari 222 balita. Di Kecamatan Luhak Nan Duo, Nagari Mahakarya mencatat 59 balita stunting dari 357 balita yang ditimbang. Sebaran ini menunjukkan persoalan gizi anak masih perlu ditangani merata, baik di wilayah pesisir, pegunungan, maupun kawasan dengan akses pangan yang relatif tersedia.
Selain pemantauan rutin, Dinas Kesehatan memperkuat edukasi pola makan seimbang dan praktik pemberian makanan bayi dan anak melalui posyandu, puskesmas, serta penyuluhan di nagari. Pemerintah juga mendorong peran orang tua agar lebih memahami kebutuhan gizi anak sejak dini.
“Peran orang tua sangat penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup. Kami terus mendorong kesadaran masyarakat akan hal ini,” tambah Ike.
Koordinasi dengan puskesmas di setiap kecamatan turut diperkuat agar data stunting selalu akurat dan menjadi dasar kebijakan intervensi di tingkat nagari. Pemerintah daerah juga menggandeng pemerintah nagari, sekolah, kelompok masyarakat, serta PKK melalui Pokja IV untuk memperluas jangkauan edukasi gizi keluarga.
Dengan pengawasan ketat, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan masyarakat, Pasaman Barat berharap angka stunting terus menurun. Pemerintah daerah menegaskan penanganan stunting bukan sekadar program kesehatan, melainkan investasi untuk melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.