Tobelo – Seperti simpul yang menunggu dirapikan, dinamika internal organisasi mahasiswa di Maluku Utara kini memasuki titik penting. Menjelang pelaksanaan Konferensi Daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Utara, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Halmahera Utara menyerukan agar forum tersebut berlangsung tanpa bayang-bayang seniorisme dan kepentingan kelompok tertentu.
Seruan itu disampaikan Ketua DPC GMNI Halmahera Utara, Erik R. Sibu, dalam pernyataannya terkait agenda Konferda DPD GMNI Maluku Utara yang akan digelar dalam waktu dekat. Ia menilai, dalam tiga tahun terakhir, kondisi DPD GMNI Maluku Utara diwarnai dinamika yang memicu keresahan kader. Mulai dari munculnya klaim kepemimpinan tanpa legitimasi yang jelas hingga perpecahan internal, situasi tersebut dinilai menggeser orientasi perjuangan ideologis organisasi dan melemahkan soliditas kader di daerah.
Menurut Erik, Konferda sebagai forum musyawarah tertinggi di tingkat daerah harus menjadi ruang evaluasi menyeluruh bagi seluruh DPC yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam menentukan arah kepemimpinan baru. Ia menekankan pentingnya momentum ini sebagai fase pembenahan internal.
“Konferensi Daerah sebagai forum Musyawarah tertinggi ini, harus jadi ajang evaluasi oleh DPC GMNI yang terlibat untuk menentukan sikap dan menyeleksi kepemimpinan baru DPD GMNI di Maluku Utara. Sebagaimana slogan Satya Tama yang diusung DPP, Korferda kali ini menjadi momen yang tepat GMNI ‘Bina Diri’,” ujar Erik.
Ia mengaitkan semangat tersebut dengan slogan “Satya Tama” yang diusung Ketua Umum DPP GMNI, Risyad Fahlefi, sebagai pijakan moral dan ideologis untuk membangun kembali konsolidasi organisasi. Konsep “Bina Diri” yang dimaksud, lanjutnya, bukan sekadar retorika, melainkan upaya konkret membangun kapasitas kader dalam aspek keilmuan dan pengabdian kebangsaan.
Erik juga menegaskan bahwa nilai-nilai Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan GMNI harus kembali ditegakkan dalam proses Konferda. Demokrasi internal, menurutnya, merupakan pilar utama yang tidak boleh dikompromikan. Proses seleksi kepemimpinan DPD harus berlangsung secara terbuka, adil, dan menjamin kedaulatan kader tanpa tekanan dari pihak manapun.
“Baik buruknya perjalanan DPD GMNI Maluku Utara perlu diambil pelajaran. Bukan untuk mengangkat dendam, melainkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang mengorbankan martabat organisasi. Penentuan arah kepemimpinan organisasi harus dikembalikan pada kedaulatan kader tanpa intervensi pihak manapun. Jika tidak, slogan GMNI Naik Kelas di Maluku Utara hanya sebatas nama, tetapi yang nyata adalah kemunduran dan kekalahan masa depan,” tegasnya.
Lebih jauh, DPC GMNI Halmahera Utara menyatakan komitmennya untuk turut menyukseskan Konferda tersebut. Mereka berharap forum ini menjadi titik balik konsolidasi dan penguatan gerakan mahasiswa nasionalis di Maluku Utara, sehingga mampu kembali fokus pada agenda perjuangan ideologis, kaderisasi, serta kontribusi nyata bagi masyarakat.
Dengan semangat pembaruan dan refleksi, Konferda DPD GMNI Maluku Utara diharapkan tidak sekadar memilih kepemimpinan baru, tetapi juga memulihkan kepercayaan kader dan mengokohkan kembali persatuan organisasi di Bumi Moloku Kie Raha.