Mojokerto – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi penopang tumbuh kembang anak justru terhenti di saat kebutuhan meningkat. Dapur MBG di Kabupaten Mojokerto dilaporkan mendadak berhenti beroperasi akibat kendala pencairan dana pemerintah, memicu kritik keras dari Komnas PA Jatim. Ironisnya, penghentian operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini terjadi bertepatan dengan musim libur sekolah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, bukan hanya satu dapur, melainkan sejumlah dapur MBG di Mojokerto terpaksa meliburkan layanan sementara karena dana operasional belum juga cair. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini bergantung pada program MBG sebagai sumber asupan gizi harian.
Sekretaris Jenderal Komnas PA Jatim, Jaka Prima, SH., M.H., M.Pd., menegaskan bahwa dampak terhentinya dapur MBG tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, program ini memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan dan pemenuhan gizi anak usia dini hingga anak sekolah.
“Jika dapur MBG berhenti, dampaknya sangat signifikan. Tumbuh kembang anak bisa terganggu, status gizi menurun, dan beban ekonomi keluarga meningkat karena orang tua harus menyediakan makanan tambahan,” ujar Jaka, Sabtu (27/12/2025).
Ia menambahkan, dampak negatif juga merembet ke sektor ekonomi lokal. UMKM, petani, dan pemasok bahan pangan yang selama ini terlibat dalam rantai penyediaan MBG turut kehilangan penghasilan akibat terhentinya operasional dapur.
“Ekonomi lokal ikut terpukul. UMKM dan petani yang selama ini menyuplai kebutuhan dapur MBG otomatis kehilangan pasar. Ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya soal makan anak, tetapi ekosistem ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Jaka juga mengingatkan bahwa dalam jangka panjang, penghentian program MBG berpotensi memperburuk kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menilai ketidakpastian pendanaan dapat menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan anak.
“Oleh karena itu, keberlanjutan program MBG harus dijamin. Kasihan anak-anak yang sudah sangat berharap pada program ini, namun harus berhenti hanya karena persoalan pencairan dana,” tegasnya.
Keluhan juga datang langsung dari orang tua penerima manfaat. Seorang warga Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, berinisial AZM, mengaku anaknya yang berusia 3 tahun tidak lagi menerima MBG sejak Senin (22/12/2025). Ia mengetahui penghentian layanan tersebut dari informasi di grup WhatsApp orang tua penerima MBG.
“Katanya ada kendala pencairan dana, jadi dapurnya libur sementara. Kami jadi tidak menerima MBG seperti biasanya,” tutur AZM.
AZM mengungkapkan bahwa selama program berjalan, MBG sangat membantu keluarganya. Anaknya terbiasa mendapatkan makanan bergizi dengan menu yang beragam setiap hari. Namun sejak dapur berhenti beroperasi, ia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan makan anaknya.
“Menunya dulu macam-macam dan anak saya suka. Sekarang karena libur, ya kami harus keluar uang sendiri buat makan anak,” ucapnya.
Komnas PA Jatim mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kendala pencairan dana tidak berlarut-larut. Kejelasan dan kepastian anggaran dinilai menjadi kunci agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan konsisten dan tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Mojokerto dan daerah lain.