Bontang – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Kalimantan Timur, menggelar rapat kerja perdana bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja mereka, Senin (21/10/2024). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Bontang ini menjadi momen penting bagi Komisi B dalam memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program-program pemerintah kota.
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, bersama para anggota DPRD lainnya. Sejumlah OPD yang hadir meliputi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian. Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Inspektur Daerah, dan Direktur RSUD Taman Husada Bontang.
Dalam pertemuan ini, Ketua Komisi B Rustam mengungkapkan keinginannya agar DPRD lebih dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program-program OPD, terutama pada kegiatan lapangan. Hal ini, menurut Rustam, sangat penting untuk memperkuat fungsi pengawasan yang diemban oleh DPRD. Ia menegaskan bahwa keterlibatan DPRD dalam memantau secara langsung pelaksanaan program di lapangan akan membantu memastikan agar program-program tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target yang diharapkan.
Peran Aktif DPRD dalam Pengawasan Program OPD
Rustam, dalam orasinya, menekankan pentingnya keterlibatan aktif DPRD dalam setiap tahap pelaksanaan program OPD. Menurutnya, sinergi antara DPRD dan OPD akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan program pembangunan di Kota Bontang. Dengan adanya keterlibatan DPRD secara langsung, Rustam berharap bahwa fungsi pengawasan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga diterapkan secara nyata di lapangan.
“Kami ingin dilibatkan secara langsung dalam kegiatan OPD, khususnya di lapangan. Ini penting agar kami bisa memastikan program berjalan sesuai dengan rencana,” tegas Rustam. Ia juga menambahkan bahwa sinergi yang baik antara DPRD dan OPD akan memberikan hasil yang optimal dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota.
Rustam juga mengajak seluruh OPD untuk lebih terbuka dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan keterbukaan ini, DPRD dapat memberikan masukan yang konstruktif sejak awal, sehingga program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Dengan sinergi yang kuat, kita bisa memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kami ingin agar seluruh program yang dilaksanakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bontang,” lanjut Rustam.
Sekda Bontang: Persiapan APBD 2025 dalam Proses Finalisasi
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati, yang juga turut hadir dalam rapat kerja tersebut, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang saat ini tengah dalam tahap akhir penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Menurutnya, dokumen ini akan segera diserahkan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
“Kami sedang menyusun APBD 2025 dan insyaallah besok akan ada penyampaian Nota Keuangan serta Raperda APBD 2025,” ungkap Aji Erlynawati.
Penyusunan APBD 2025 ini merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan Kota Bontang di tahun mendatang. Nota Keuangan dan Raperda yang akan disampaikan kepada DPRD ini akan menjadi acuan bagi pelaksanaan berbagai program pemerintah di tahun 2025. Oleh karena itu, penting bagi Pemkot dan DPRD untuk bekerja sama secara erat dalam menyusun anggaran yang tepat guna, efisien, dan tepat sasaran.
Aji Erlynawati juga menekankan bahwa penyusunan APBD 2025 ini telah mempertimbangkan berbagai masukan dari OPD dan masyarakat. Sehingga, diharapkan anggaran yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Bontang dan mendukung tercapainya target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Evaluasi Program OPD: Transparansi dan Akuntabilitas Ditekankan
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD yang hadir juga mempresentasikan program kerja mereka untuk tahun mendatang. Presentasi ini menjadi bahan evaluasi bagi Komisi B DPRD Bontang, yang akan melakukan penilaian terhadap sejauh mana program-program tersebut telah berjalan sesuai rencana dan target yang diharapkan.
Rustam mengapresiasi keterbukaan dari setiap OPD dalam menyampaikan program kerja mereka. Namun, ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program-program tersebut. Menurutnya, keterbukaan dan akuntabilitas dari setiap OPD sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan.
“Kami sangat menghargai keterbukaan OPD dalam menyampaikan program kerja mereka. Namun, kami juga akan terus memantau dan melakukan evaluasi. Jangan sampai ada program yang tidak berjalan sesuai rencana atau tidak tepat sasaran,” ujar Rustam.
Ia juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. DPRD, katanya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Rustam berharap setiap OPD dapat menjalankan program dengan penuh tanggung jawab dan transparansi.
Harapan Sinergi yang Lebih Baik antara DPRD dan OPD
Melalui rapat kerja perdana ini, Rustam berharap hubungan antara DPRD dan OPD bisa semakin harmonis dan produktif. Sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Rustam menegaskan bahwa DPRD akan terus berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan konstruktif kepada OPD demi kemajuan Kota Bontang.
“Kami berharap sinergi antara DPRD dan OPD semakin kuat. Kami di DPRD siap bekerja sama dan mendukung seluruh program pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, tentu saja, kami juga akan menjalankan fungsi pengawasan kami dengan sebaik-baiknya,” tegas Rustam.
Ia juga mengajak seluruh OPD untuk terus bekerja keras dan menjaga transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Menurutnya, dengan adanya komunikasi yang baik dan keterbukaan dari kedua belah pihak, pelaksanaan program pemerintah di Kota Bontang akan berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.