Bontang – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar rapat kerja perdana pada Senin (21/10/2024). Rapat ini bertujuan memperkuat hubungan antaranggota Komisi A dan membahas langkah-langkah strategis yang akan diambil selama lima tahun masa jabatan mereka. Selain itu, forum ini juga menjadi ajang silaturahmi antara Komisi A dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yang menjadi mitra kerja.
Rapat yang berlangsung di ruang pertemuan Sekretariat DPRD Bontang ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A, Ubayya, yang dalam pembukaannya menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara anggota Komisi A, serta komunikasi yang baik dengan mitra-mitra dari OPD. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang erat diperlukan agar tugas-tugas legislatif dapat dijalankan secara optimal dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Bontang.
Pentingnya Kerja Sama dalam Menjalankan Tugas Legislatif
Dalam sambutannya, Ubayya mengingatkan anggota Komisi A dan perwakilan OPD tentang pentingnya menjaga kebersamaan dan komunikasi yang intensif. Hal ini, menurutnya, adalah kunci untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam berbagai program pembangunan.
“Kami di Komisi A berkomitmen untuk bekerja sama dan saling mendukung. Begitupun dengan rekan-rekan OPD semua, semoga kita bisa terus berkomunikasi dengan baik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan,” kata Ubayya.
Ubayya juga menyampaikan harapannya agar melalui kolaborasi yang kuat, Komisi A DPRD Kota Bontang dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat ini, sejumlah OPD yang menjadi mitra kerja Komisi A hadir, di antaranya Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Presentasi dari OPD: Fokus pada Isu-Isu Strategis
Dalam rapat kerja ini, setiap perwakilan OPD diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan terkait perkembangan terkini di bidangnya masing-masing serta memaparkan tantangan dan isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama.
Badan Kesbangpol, sebagai salah satu OPD kunci yang hadir dalam rapat, memaparkan strategi mereka dalam menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan di Kota Bontang. Mereka menekankan pentingnya pemeliharaan ideologi Pancasila dan fasilitasi komunikasi politik yang baik, serta peran Kesbangpol dalam mediasi konflik sosial melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga keamanan. Langkah ini dinilai sangat penting dalam menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang semakin plural.
Sementara itu, Disnaker menyoroti masalah pengangguran sebagai salah satu fokus utama mereka. Perwakilan dari Disnaker melaporkan bahwa pihaknya telah menjalankan sejumlah program pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro untuk mengurangi tingkat pengangguran di Bontang. Meski demikian, Disnaker juga menyampaikan bahwa tantangan besar masih menghadang dalam hal penempatan kerja bagi lulusan baru dan masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
Dinsos Soroti Kemiskinan dan Penanganan ODGJ
Di sisi lain, Dinas Sosial (Dinsos) menyoroti upaya mereka dalam mengatasi kemiskinan di Kota Bontang. Salah satu isu yang disampaikan adalah perlunya perbaikan dalam pendataan masyarakat miskin agar bantuan sosial dapat disalurkan tepat sasaran. Dinsos juga mengungkapkan perlunya penanganan yang lebih serius terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Salah satu solusi yang disarankan adalah penyediaan mobil pengangkut khusus untuk ODGJ, yang selama ini menjadi kendala dalam penanganan cepat dan tepat.
Dari sisi kependudukan, perwakilan dari Disdukcapil memaparkan data terbaru mengenai kependudukan Kota Bontang pada semester pertama tahun 2024. Data tersebut menjadi dasar untuk merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP elektronik dan akta kelahiran.
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) turut memaparkan capaian mereka, terutama dalam hal pelayanan kepegawaian yang kini semakin banyak dilakukan secara online. BKPSDM menyebutkan bahwa Kota Bontang kini diakui secara nasional karena indeks profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) yang cukup tinggi. Hal ini, menurut BKPSDM, merupakan bukti bahwa reformasi birokrasi di Bontang telah berjalan dengan baik.
Di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Bontang menyampaikan laporan mengenai penanganan kasus-kasus bullying di sekolah. Hingga saat ini, tercatat ada 106 kasus bullying yang telah ditangani, dan dinas tersebut berkomitmen untuk meluncurkan Gerakan Sekolah Menyenangkan dalam waktu dekat. Salah satu program unggulan adalah menjadikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Bontang sebagai model Sekolah Bersih, dengan harapan dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain di Kota Bontang untuk meningkatkan kualitas lingkungan belajar.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: Meningkatkan Literasi Masyarakat
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang juga tak ketinggalan dalam menyampaikan program mereka. Meski akreditasi perpustakaan di Bontang masih minim, dinas ini telah berhasil meraih predikat sebagai perpustakaan terbaik se-Kalimantan Timur. Upaya peningkatan literasi masyarakat menjadi salah satu fokus utama mereka, dengan berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan minat baca dan pengelolaan arsip yang lebih baik di Kota Bontang.
Prioritas Penurunan Stunting dan Sinergi untuk Pembangunan Kota
Setelah mendengarkan presentasi dari beberapa OPD, Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, menegaskan bahwa penurunan angka stunting di Kota Bontang menjadi salah satu prioritas utama yang harus segera ditangani. Ia menilai bahwa masalah stunting merupakan isu yang sangat mendesak dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak.
“Kami berkomitmen untuk menurunkan angka stunting secara signifikan karena itu yang paling urgent saat ini. Stunting bisa berdampak panjang terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan, jadi ini harus menjadi prioritas,” tegas Heri.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara DPRD dan instansi-instansi terkait dalam mempercepat pencapaian target-target pembangunan di Kota Bontang. Heri berharap, dengan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif, berbagai isu strategis yang telah dipaparkan dalam rapat kerja ini dapat ditangani dengan lebih cepat dan efektif.
Harapan untuk Masa Depan Kota Bontang
Mengakhiri rapat kerja perdana tersebut, Heri Keswanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwakilan OPD yang telah hadir dan memberikan masukan berharga. Ia menekankan bahwa sinergi dan kerja sama yang erat antara DPRD dan OPD merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kota Bontang.
“Terima kasih atas kehadiran ibu serta bapak OPD yang telah hadir pada rapat hari ini. Semoga kita semua dapat bekerja sama dan terus menjalin silaturahmi untuk pembangunan Kota Bontang,” ujar Heri dalam penutupannya.
Melalui rapat kerja perdana ini, diharapkan DPRD dan OPD dapat membangun komunikasi yang lebih intensif serta kolaborasi yang lebih erat dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Dengan demikian, target-target pembangunan yang telah dicanangkan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bontang dapat tercapai dengan lebih cepat dan efektif.