Selong – “Kalau harga tembakau jatuh lagi, itu bukan musibah, tapi kelalaian negara.” Seruan keras ini datang dari Bung Rahmanes, Ketua DPC Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Lombok Timur, yang mendesak Gubernur dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tidak tinggal diam menyambut panen raya tembakau 2025.
Dalam pernyataannya pada Sabtu (3/8/2025), Bung Rahmanes menyayangkan tidak adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menjamin kestabilan harga jual tembakau. Ia menyebut, meski panen akan segera mencapai puncaknya pada akhir Agustus hingga pertengahan September, belum terlihat kebijakan yang melindungi petani dari gejolak harga dan dominasi tengkulak.
“Gubernur dan DPRD NTB tidak boleh terus-menerus hanya menjadi penonton dalam penderitaan petani. Tahun ini harus ada jaminan harga yang stabil. Kalau tidak, artinya mereka ikut membiarkan petani dimiskinkan oleh pasar,” tegasnya.
Ia menilai pengalaman tahun 2024 menjadi bukti bahwa harga bisa dikendalikan dengan intervensi serius. Namun saat ini, menurutnya, belum ada sinyal kuat dari pemerintah untuk mengambil peran aktif. Bung Rahmanes juga mengkritik pola kehadiran pejabat yang hanya muncul di momen seremoni panen tanpa tindak lanjut nyata terhadap kesejahteraan petani.
“Petani tidak butuh ucapan terima kasih, mereka butuh perlindungan,” lanjutnya.
Ia juga mendorong agar DPRD NTB segera membahas dan mengesahkan peraturan daerah yang menjamin stabilitas harga komoditas unggulan seperti tembakau. Selain itu, ia mendesak Gubernur NTB menginisiasi dialog terbuka dengan petani dan pelaku industri sebelum puncak panen tiba.
Sebagai bagian dari organisasi alumni yang konsisten membela kepentingan rakyat kecil, PA GMNI Lombok Timur menyatakan kesiapannya untuk mendampingi petani dalam perjuangan advokasi maupun aksi politik, apabila tuntutan ini tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak berwenang.
Dengan ribuan petani di Lombok Timur kini menghadapi masa kritis panen tembakau, Bung Rahmanes menutup pernyataannya dengan nada tajam:
“Kalau Gubernur dan DPRD NTB masih mengabaikan ini, maka kita patut bertanya: untuk siapa sebenarnya mereka bekerja?”tutupnya.