Sangatta – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur, Achmad Junaidi, menegaskan bahwa kualitas warga sangat ditentukan oleh ketaatan terhadap administrasi kependudukan. Pernyataan ini ia sampaikan saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (3/11/2025) lalu, dalam rangka memperkuat sinergi antara data kependudukan dan strategi pembangunan daerah.
Menurut Junaidi, tata kelola data yang akurat merupakan pondasi utama dalam merancang program pembangunan dan upaya pengurangan kasus stunting secara menyeluruh.
“Siapapun yang datang ke Kutai Timur harus menjadi warga yang berkualitas. Artinya, taat asas dalam administrasi kependudukan dan memiliki data yang valid agar bisa diintervensi secara tepat,” ujarnya tegas.
Ia menyebut masih banyak masyarakat di kawasan padat dan wilayah barakan yang belum memiliki dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, maupun surat kematian. Hal ini, lanjutnya, berdampak pada kurang optimalnya pendataan dan intervensi program, terutama dalam mendeteksi keluarga berisiko stunting.
“Sering kali, angka keluarga berisiko stunting rendah bukan karena kasusnya sedikit, tapi karena datanya belum lengkap. Ini yang kami benahi,” jelasnya.
Sebagai respons, DPPKB kini memperkuat kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim melalui berbagai bentuk edukasi publik. Salah satunya adalah program Podcast Cap Jempol Stop Stunting yang akan segera diluncurkan.
Program ini akan menghadirkan narasumber seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga aktivis perempuan untuk mengedukasi warga mengenai pentingnya memiliki dokumen identitas dan kesadaran terhadap validitas data keluarga.
“Saya ingin para tokoh bicara langsung ke publik, supaya masyarakat sadar betapa pentingnya data kependudukan dalam pembangunan,” kata Junaidi.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan dan kerja sama lintas instansi dalam membangun sistem perencanaan yang terintegrasi.
“Kolaborasi ini seperti mata rantai. Kalau satu lemah, semuanya ikut terhambat. Maka OPD harus terbuka dan saling mendukung,” ucapnya.
Junaidi mengingatkan bahwa data individu bersifat rahasia dan tidak bisa dibagikan secara sembarangan. Namun, data agregat tetap bisa diakses untuk keperluan analisis dan perencanaan lintas sektor.
“Perencanaan yang baik berawal dari data yang baik. Kalau datanya keliru, maka program sehebat apapun tidak akan tepat sasaran,” tutupnya. (ADV).