Sangatta – Ada yang berbeda di Ruang Rapat DPPKB Kutai Timur pada Selasa pagi. Biasanya penuh berkas dan suasana rapat reguler, kali ini tempat itu dipenuhi senyum para PPTK, staf pengelola kegiatan, hingga PLKB yang datang dengan semangat baru. Mereka berkumpul untuk mengikuti kegiatan Penguatan Laporan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah, sebuah pelatihan dua hari yang dirancang untuk merapikan, memperbaiki, dan menjernihkan proses penyusunan laporan keuangan yang sering dianggap rumit.
Plt. Sekretaris DPPKB Kutim, H. BB Partomuan, membuka kegiatan dengan pesan yang sederhana namun mengena. Menurutnya, laporan keuangan tidak boleh dilihat hanya sebagai tumpukan angka atau kewajiban administratif.
“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa setiap program, sekecil apa pun, harus dipertanggungjawabkan secara resmi, sistematis, dan transparan. Baginya, laporan keuangan adalah narasi perjalanan sebuah kegiatan—dari perencanaan, pelaksanaan, kendala, hingga capaian. “Jika ceritanya jelas, maka keputusan ke depan bisa lebih tepat,” tambahnya.
Selama pelatihan, peserta tidak dibiarkan berjuang sendiri memahami istilah teknis akuntabilitas. Pada hari pertama, mereka menerima materi dari Emi Rusmawati (Inspektorat Wilayah Kutim), yang menjelaskan pentingnya ketelitian dan kepatuhan. Gaya penyampaiannya yang lugas membuat materi pengawasan menjadi lebih mudah dipahami.
Hari berikutnya, Fiqih Dedi Efendi (BPKAD Kutim) hadir membawa sudut pandang pengelolaan keuangan daerah, membantu peserta memahami bagaimana laporan mereka berpengaruh terhadap tata kelola yang lebih besar. Suasana semakin hidup ketika Abdul Mu’iz dari KP2KP mengisi sesi perpajakan. Topik yang biasanya membuat dahi berkerut itu berhasil diubah menjadi diskusi santai dan interaktif.
Pelatihan ini menggunakan metode yang cair: ada diskusi kelompok, berbagi pengalaman, hingga tanya jawab yang diselingi canda ringan. Para peserta tampak aktif menunjukkan dokumen masing-masing, membandingkan format laporan, hingga mencatat poin penting yang baru mereka pahami. Ketika narasumber menyebut kesalahan umum yang sering terjadi, hampir semua mengangguk tanda pernah mengalaminya.
Menurut H. BB Partomuan, kegiatan ini bukan hanya soal meningkatkan kualitas laporan, tetapi juga membangun budaya kerja yang lebih akuntabel. Laporan yang akurat, transparan, rapi, dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menjadi target utama agar pemantauan pemerintah pusat, daerah, hingga DPRD dapat berjalan efektif.
Dibiayai melalui DIPA DPPKB Kutim Tahun Anggaran 2025, pelatihan ini justru menghadirkan suasana yang lebih humanis. Tidak ada tekanan atau kekakuan formal, membuat peserta merasa mendapat pemahaman yang lebih utuh tentang tugas mereka sehari-hari.
Di penghujung acara, beberapa peserta berseloroh bahwa mereka sekarang “lebih berdamai dengan laporan keuangan”—sebuah canda yang mencerminkan keberhasilan pelatihan, menjadikan pertanggungjawaban bukan hanya kewajiban, tetapi bagian dari pelayanan publik yang lebih baik.
Ketika pelatihan dua hari ini berakhir, para peserta meninggalkan ruangan dengan wajah cerah, membawa pulang pemahaman baru dan kepercayaan diri lebih besar untuk menyusun laporan yang lebih baik di tahun mendatang.