Mojokerto – Suasana ruang rapat DPRD Kota Mojokerto pada Senin (15/9/2025) dipenuhi suara kritis mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mojokerto hadir dengan membawa 17 tuntutan nasional sekaligus sorotan terhadap berbagai isu lokal yang dianggap menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Audiensi ini dihadiri Ketua DPRD Kota Mojokerto Eri Purwanti, Wakil Ketua DPRD, Wakapolres Mojokerto, serta jajaran pengurus HMI Cabang Mojokerto.
Dalam kesempatan itu, HMI menyuarakan sejumlah tuntutan strategis, di antaranya penarikan TNI dari ruang sipil, penghentian kriminalisasi demonstran, transparansi penggunaan anggaran, pembekuan kenaikan fasilitas DPR, hingga pembentukan tim investigasi kasus kematian Affan Kurniawan dan korban aksi 25–31 Agustus lalu. HMI juga menegaskan perlunya reformasi menyeluruh di tubuh DPR dan partai politik.
“Kami menolak tindakan represif aparat dan mendesak pemerintah menjamin hak buruh, termasuk penyesuaian upah minimum serta pencegahan PHK massal,” tegas salah satu kader HMI.
Selain 17 tuntutan utama, HMI juga mengajukan delapan poin tambahan dengan tenggat 31 Agustus 2026. Isinya meliputi reformasi partai politik, reformasi perpajakan, pengesahan RUU Perampasan Aset, penguatan lembaga pengawas independen seperti Komnas HAM, hingga evaluasi kebijakan ekonomi termasuk kritik terhadap UU Cipta Kerja dan proyek strategis nasional.
Di tingkat lokal, mahasiswa menyoroti disiplin jam kerja pegawai, peningkatan pelayanan publik, serta transparansi DPRD dalam fungsi pengawasan. Proyek mangkrak seperti Taman Bahari Majapahit juga menjadi sorotan, selain polemik honorarium Wali Kota Mojokerto senilai Rp1,4 juta per jam yang dinilai tidak mencerminkan empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 400 persen juga tidak bisa hanya diselesaikan dengan diskon 40 persen. Kebijakan pajak harus ditinjau ulang agar lebih adil dan transparan,” ujar perwakilan HMI dalam forum.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Ketua DPRD Kota Mojokerto Eri Purwanti menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti isu-isu kedaerahan dan meneruskan tuntutan nasional ke pemerintah pusat. “Tuntutan lokal akan segera kami bahas dengan Pemkot, sementara isu nasional akan kami sampaikan sesuai mekanisme,” ungkapnya.
Ketua Umum HMI Mojokerto, Ambang Muchammad Irawan, menegaskan bahwa HMI hadir sebagai mitra kritis sekaligus strategis pemerintah. “Kami bukan hanya menyuarakan kritik, tetapi juga menawarkan solusi. HMI akan selalu berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Dengan serangkaian tuntutan tersebut, HMI Mojokerto berharap pemerintah daerah maupun pusat benar-benar memperlihatkan keberpihakan nyata kepada rakyat, bukan sekadar retorika politik.