Jakarta – Polemik mengenai usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali mencuat di tengah masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan penjelasan gamblang bahwa keputusan akhir bukan berada di tangannya, melainkan pada lembaga independen bernama Dewan Gelar, yang diketuai oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.
Gus Ipul menyatakan bahwa Kementerian Sosial hanya menjadi perantara teknis untuk meneruskan nama-nama tokoh yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang menentukan siapa yang layak menyandang gelar pahlawan. Pernyataan itu ia sampaikan saat ditemui di Balai Kota Jakarta pada Jumat (24/10/2025).
“Itu bukan keputusan saya pribadi. Kami hanya meneruskan usulan dari daerah, lalu dibahas di tingkat pusat. Keputusannya ada di Dewan Gelar yang diketuai Pak Fadli Zon,” ujar Gus Ipul.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa usulan Soeharto hanyalah satu dari banyak nama yang dikirimkan ke pusat untuk tahun ini. Nama-nama lain termasuk Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, hingga para pejuang lokal dari berbagai wilayah Indonesia.
“Yang kita kirim banyak sekali, salah satunya Pak Soeharto. Ada juga Gus Dur, Marsinah, dan tokoh-tokoh lain. Semua akan dibahas di Dewan Gelar sebelum diteruskan ke Presiden,” jelasnya lagi.
Menurut Gus Ipul, seluruh berkas pengusulan dan paparan terkait telah diserahkan secara resmi ke Dewan Gelar, dan kini pihaknya tinggal menunggu hasil kajian akhir dari tim tersebut. Setelah melalui tahapan tersebut, hasil keputusan akan disampaikan kepada Presiden Prabowo.
“Kami sudah serahkan langsung ke Pak Fadli Zon. Nanti keputusan akhirnya tetap di Dewan Gelar dan akan diteruskan ke Presiden,” tambahnya.
Terkait reaksi publik yang sebagian menolak usulan ini, Gus Ipul menyampaikan bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Ia menegaskan bahwa seluruh proses telah dilakukan dengan serius dan melalui banyak sidang internal Dewan Gelar.
“Ya, berbeda pendapat boleh kan, jadi ini juga sudah dibahas oleh tim secara sungguh-sungguh. Berulang-ulang mereka (Dewan Gelar) melakukan sidang, telah melalui proses itu. Nah, semuanya nanti tergantung di Dewan Gelar,” pungkasnya.
Dengan masih berlangsungnya proses kajian, publik kini menanti apakah nama Soeharto akan benar-benar diresmikan sebagai Pahlawan Nasional menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November mendatang.