Jember – Dari asap dapur yang mengepul, harapan baru digodok. Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jember bukan sekadar proyek pembagian makanan gratis. Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia ingin dapur-dapur itu menjadi mesin penggerak ekonomi hingga ke pelosok desa.
Penegasan tersebut disampaikan usai evaluasi intensif pelaksanaan MBG pada Rabu (26/2/2026). Saat ini, program telah menjangkau ratusan titik SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan di Jember. Setiap hari, ribuan siswa menerima manfaat makanan bergizi yang disiapkan sesuai standar gizi nasional. Skala program yang besar dinilai menjadi tantangan, namun sekaligus peluang strategis bagi daerah.
“Program MBG melalui ratusan SPPG ini adalah harapan baru. Kita tidak hanya bicara soal mengisi perut anak-anak kita dengan makanan sehat, tapi juga soal bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih menggeliat hingga ke pelosok Jember,” tegasnya.
Ia memaparkan, terdapat dua dampak utama yang menjadi fokus pemerintah daerah. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Setiap dapur diwajibkan menyajikan menu berprotein tinggi dan bergizi seimbang dengan pengawasan ketat. Targetnya adalah mendukung tumbuh kembang optimal serta meningkatkan konsentrasi belajar siswa di sekolah.
Kedua, penguatan ekonomi lokal. Operasional ratusan SPPG secara langsung menyerap bahan baku dari petani, peternak, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM setempat. Beras, telur, ayam, sayuran, dan buah-buahan dipasok dari lingkungan sekitar dapur produksi. Dengan demikian, anggaran belanja tidak mengalir keluar daerah, melainkan berputar di desa-desa.
Efek berganda mulai terasa. Permintaan komoditas pangan meningkat signifikan, rantai pasok lokal bergerak lebih dinamis, dan tenaga kerja terserap untuk mendukung operasional dapur. Sejumlah pelaku usaha kecil bahkan mengaku omzet mereka terdongkrak sejak program ini berjalan.
Namun, di balik optimisme itu, Gus Fawait mengingatkan adanya potensi celah dalam pelaksanaan program berskala besar tersebut. Untuk mengantisipasi penyimpangan, ia menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pengawas yang bertugas memantau standar operasional setiap dapur.
“Namanya program besar dengan cakupan luas, potensi kekurangan pasti ada. Tapi saya pastikan Satgas akan memantau ketat. Dapur yang tidak memenuhi standar atau bermain-main dengan menu akan kita tindak tegas melalui rekomendasi ke Badan Gizi Nasional,” ujarnya lugas.
Peringatan tersebut menjadi sinyal tegas agar pengelola dapur tidak menurunkan kualitas bahan baku maupun porsi makanan. Standar kebersihan, kandungan gizi, serta distribusi tepat waktu menjadi indikator utama evaluasi.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya koordinasi erat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Setiap kendala teknis di lapangan diminta segera dilaporkan agar dapat diselesaikan cepat tanpa saling menyalahkan.
“Ini tanggung jawab saya sebagai kepala daerah. Saya ingin memastikan SPPG di Jember menjadi percontohan nasional dalam efektivitas distribusi gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal,” pungkasnya.
Dengan ratusan dapur aktif setiap hari, Jember tengah membuktikan bahwa program makan bergizi gratis bukan hanya investasi kesehatan generasi muda, tetapi juga strategi konkret menggerakkan roda ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa.