Jember – Pelayanan kesehatan tak lagi menunggu warga datang mengetuk pintu puskesmas. Melalui program Homecare, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait justru membawa layanan kesehatan langsung ke rumah warga, termasuk lansia yang memiliki keterbatasan fisik dan ekonomi di Kecamatan Puger.
Pada Minggu (16/8/2026), Gus Fawait mendatangi sejumlah warga lanjut usia di Kecamatan Puger untuk melihat secara langsung kondisi mereka. Kunjungan itu sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan Homecare yang dirancang Pemerintah Kabupaten Jember guna menjangkau kelompok masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan karena kondisi fisik, sosial, maupun ekonomi.
“Masih banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Tidak hanya mereka yang punya kendala untuk datang ke puskesmas atau rumah sakit. Tadi ada lansia yang tinggal sendiri dan memiliki keterbatasan,” ujar Gus Fawait.
Menurutnya, kebijakan pelayanan kesehatan gratis belum sepenuhnya menjawab persoalan apabila masih ada warga yang tidak mampu datang ke fasilitas kesehatan. Karena itu, pemerintah berupaya mendekatkan pelayanan agar masyarakat dengan keterbatasan tetap memperoleh pemeriksaan dan pendampingan secara langsung.
“Kami akan terus berikhtiar untuk memastikan bahwa mereka tidak menanggung sakitnya sendirian. Pemerintah dan negara harus hadir,” tegasnya.
Homecare diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Sasaran tersebut mencakup lansia, ibu hamil dengan risiko tinggi, anak mengalami stunting, penyandang disabilitas, hingga warga dengan penyakit berkepanjangan yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Gus Fawait menyebut konsep pelayanan tersebut memiliki semangat menghadirkan layanan kesehatan layaknya “dokter pribadi” bagi masyarakat kurang mampu. Dengan pola kunjungan langsung ke rumah, pemerintah berharap kendala jarak, kondisi fisik, maupun keterbatasan biaya tidak lagi menjadi penghalang utama mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Targetnya seluruh masyarakat yang tidak mampu khususnya akan mendapatkan akses pelayanan Homecare,” ungkapnya.
Pada tahap awal, Pemkab Jember telah mendata sebanyak 25.000 keluarga sebagai sasaran uji coba program. Mereka direncanakan memperoleh pelayanan secara rutin setiap bulan. Pelaksanaan awal tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi sebelum cakupan program diperluas.
“Periode awal 25.000 akan kita rutin setiap bulan. Setelah berjalan dengan baik, kita akan tambah dan tingkatkan,” katanya.
Pemkab Jember juga tidak membatasi Homecare hanya pada persoalan medis. Kondisi sosial dan tempat tinggal penerima manfaat turut menjadi perhatian. Apabila dalam kunjungan ditemukan rumah yang tidak layak huni, pemerintah akan melakukan tindak lanjut melalui program bedah rumah sesuai kebijakan yang berlaku.
Pendekatan tersebut membuat program Homecare melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan unsur pemerintahan di tingkat wilayah. Kepala puskesmas, camat, kepala desa, Kapolsek, serta berbagai OPD terkait ikut dilibatkan agar persoalan yang ditemukan di lapangan dapat ditangani secara terintegrasi.
“Bukan cuma tugas nakes saja, tapi tugas kita bersama,” ujar Gus Fawait.
Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan akan bekerja bersama Dinas Sosial karena banyak penerima manfaat Homecare bersinggungan dengan persoalan kemiskinan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga terlibat untuk membantu warga yang masih menghadapi masalah administrasi kependudukan.
“Homecare masih program baru, masih perlu ada perbaikan. Bukan cuma Dinkes, tetapi kita mensinergikan Dinkes, Dinsos karena berkaitan dengan kemiskinan, hingga Dispendukcapil karena ada beberapa KK ternyata tidak punya adminduk,” jelasnya.
Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman turut mendapat peran dalam melakukan survei apabila ditemukan rumah penerima manfaat dalam kondisi tidak layak huni. Hasil survei tersebut nantinya dapat menjadi dasar tindak lanjut sesuai program perumahan yang tersedia di lingkungan Pemkab Jember.
Gus Fawait menegaskan, keterlibatan lintas sektor diperlukan untuk memastikan Homecare berjalan berdasarkan standar operasional prosedur sekaligus menjaga ketepatan sasaran penerima manfaat. Evaluasi secara berkala juga akan dilakukan untuk mengukur efektivitas program dan menentukan perluasan cakupan berikutnya.
Ia turut mengapresiasi keterlibatan jajaran pemerintahan dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dalam mendukung pelayanan tersebut. Kolaborasi antarlembaga dinilai menjadi kunci agar persoalan kesehatan warga tidak dipandang sebagai urusan tenaga medis semata, melainkan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Semangat kemerdekaan itu tidak hanya merdeka dari penjajah, tetapi merdeka untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kesehatan,” pungkasnya.
Melalui Homecare, Pemkab Jember berharap pelayanan kesehatan dapat menjangkau warga yang selama ini berada di luar jangkauan layanan reguler. Program tersebut sekaligus diarahkan menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan persoalan sosial lain yang ditemukan di rumah penerima manfaat, mulai dari kemiskinan, administrasi kependudukan hingga kelayakan tempat tinggal. (ADV)