Sangat mengherankan. Gibran Rakabuming Raka –yang mengundurkan diri– akan mendapat semua fasilitas yang mantan wakil presiden (wapres). Dia tetap dapat uang pension seumur hidup sebesar Rp20,000,000 per bulan. Juga diberi hadiah rumah dan biaya listrik, air, telefon, internet, dll. Tidak hanya itu, Gibran juga menerima fasilitas perawatan kesehatan untuk dia dan keluarganya. Selain itu, untuk dia dan keluarganya akan disediakan pengawalan Paspampres.
Begitulah ketentuan yang ada di UU nomor 7/1978 dan PP nomor 59/2013. Tetapi, aturan ini tidak dapat diberlakukan untuk Gibran.
Ini semua sangat mengherankan. Gibran itu wapres ilegal. Dia menggunakan dokumen palsu. Yaitu surat ketarangan (suket) penyetaraan ijazah SMA yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi 749-K/TUN/2026, 30 Oktober 2026. Dan juga, secara tersirat, dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan 01/PHPU.Pres-XXIV/2026, 6 Oktober 2026.
Gibran meminta suket penyetaraan itu ke Kemendikdasmen pada Agustus 2019 dengan cara menipu. Dia tidak punya ijazah luar negeri yang bisa diseterakan dengan ijazah SMA atau sederajat di Indonesia. Dia bisa mendapatkan suket itu hampir pasti karena kekuasaan ayahnya. Para petinggi kementerian tak mungkin menolak perintah atasan. Terbitlah suket 9149 bertanggal 6 Agustus 2019.
Sekarang, suket itu sudah dicabut oleh Kemendikdasmen pada 11 November 2026. Implikasinya adalah: suket itu tidak pernah ada. Artinya, Gibran tidak sah ikut pilpres 2024. Bahkan tidak sah ikut pilkada Solo 2020.
Dengan demikian, Gibran tidak sah duduk sebagai wapres. Tidak perlu menjadi profesor hukum tananegara untuk mengatakan bahwa Gibran adalah wapres ilegal. Wapres yang tidak sah karena salah satu dokumen yang dijadikan syarat ikut pilpres 2024, tidak sah.
Logika sederhananya ialah: jika sudah jelas Gibran duduk sebagai wapres dengan dokumen palsu dan, karena itu, dia adalah wapres ilegal, mengapa ketika dia meletakkan jabatan ilegal itu dia diberi imbalan seperti para wapres yang legal? Mengapa dia diberi uang pensiun, hadiah rumah dan kendaraan plus supir, pemakaian listrik, air, dan telefon?
Bukankah dia seharusnya dibawa ke pengadilan karena melakukan tidak pidana pemalsuan dokumen syarat pilpres (dan juga dokumen syarat pilkada)?
Jika semua fasilitas itu diberikan kepada Gibran Wapres Ilegal, maka pemberian itu adalah tindakan yang ilegal. Tindakan melawan hukum untuk menyenangkan si Wapres Ilegal.
Ini harus dicegah. DPR wajib mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak memberikan fasilitas-fasilitas itu kepada Gibran. Para aktivis keadilan dan kalangan praktisi hukum pastilah memahami pelanggaran ini.
Gibran seharusnya masuk penjara karena perbuatan pidana pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu. Dia tidak berhak dan tidak pantas diberi fasilitas negara.[]