PPU – Upaya merajut kembali keharmonisan antara masyarakat adat dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak penting. Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur mematangkan persiapan Musyawarah Adat bertema “Pemulihan Ketenteraman dan Keseimbangan Adat” melalui gladi bersih di Gedung Kementerian Koordinator (Kemko) 1, kawasan IKN, Jumat (13/11/2026) sore.
Gladi bersih tersebut menjadi tahapan akhir menjelang pelaksanaan musyawarah pada Sabtu (14/11/2026) pagi. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh rangkaian acara berlangsung tertib, sekaligus menyelaraskan tugas panitia, perangkat persidangan adat, dan unsur lain yang terlibat. Forum tersebut dipersiapkan sebagai ruang penyelesaian persoalan antara masyarakat Bukit Tengkorak dan Otorita IKN melalui pendekatan hukum adat yang mengutamakan dialog, objektivitas, serta keseimbangan kepentingan.
Sekretaris Umum DAD Kaltim, Hendrik Tandoh, SH, MH, menjelaskan bahwa gladi bersih mencakup berbagai tahapan teknis, mulai dari pembukaan, penyampaian laporan panitia, sambutan Ketua Umum DAD Kaltim, hingga pelaksanaan prosesi tepung tawar.
Menurut Hendrik, kesiapan panitia dan perangkat acara secara keseluruhan telah menunjukkan perkembangan positif. Masing-masing unsur dinilai memahami tanggung jawabnya, meskipun terdapat dua anggota Majelis Hakim Adat yang diperkirakan berhalangan hadir karena kondisi kesehatan.
“Geladi bersih ini, dilakukan supaya pelaksanaan besok benar-benar mantap. Dari yang kita lihat hari ini sudah bagus dan semua sudah memahami tugas serta tanggung jawabnya masing-masing. Untuk persiapan sudah matang, tinggal Kita lihat pelaksanaannya besok,” ujar Hendrik.
Salah satu bagian penting dalam rangkaian musyawarah adalah prosesi tepung tawar yang melibatkan Majelis Hakim Adat dari unsur Kutai, Paser, Banjar, dan Dayak. Kehadiran berbagai unsur adat tersebut mencerminkan semangat kebersamaan di tengah keberagaman budaya masyarakat Kalimantan Timur.
Selain menjadi bagian dari tradisi, prosesi tersebut juga diharapkan memperkuat nilai persaudaraan dan penghormatan antarkelompok adat dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang berkembang di kawasan IKN.
Hendrik menyebutkan bahwa musyawarah direncanakan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim, Forkopimda Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Otorita IKN, tokoh masyarakat adat, perwakilan Kesultanan Paser, serta unsur kekerabatan adat lainnya.
Tema pemulihan ketenteraman dan keseimbangan adat dipilih sebagai dasar pelaksanaan forum agar penyelesaian persoalan tidak hanya berorientasi pada keputusan akhir, tetapi juga mempertimbangkan hubungan sosial dan keharmonisan masyarakat.
“Tujuannya agar persoalan yang terjadi saat ini bisa diselesaikan dengan baik dan objektif, tanpa ada pihak yang merasa tersakiti,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DAD Kaltim, H. Viktor Yuan, SH, MH, menegaskan bahwa persiapan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan musyawarah berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan adat.
Viktor menerangkan bahwa forum ini merupakan kelanjutan dari sejumlah kegiatan DAD Kaltim, termasuk kunjungan ke kawasan Bukit Tengkorak. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari proses penanganan persoalan yang melibatkan masyarakat setempat dengan pihak Otorita IKN.
Musyawarah yang dijadwalkan berlangsung di Gedung Kemko 1 itu sekaligus dipersiapkan sebagai tahapan akhir untuk membacakan hasil musyawarah adat terkait persoalan tersebut.
Untuk mendukung keterbukaan proses, DAD Kaltim telah mengundang berbagai pihak yang berkepentingan. Mereka meliputi Kepala Otorita IKN beserta jajaran deputi, masyarakat Bukit Tengkorak, Forkopimda Kaltim, tokoh adat, perwakilan Kesultanan Paser, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), DAD kabupaten/kota, hingga Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT).
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan memberikan ruang bagi penyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus menjaga hubungan baik antara lembaga adat, pemerintah, dan Otorita IKN.
“Harapan Kami, kegiatan besok bisa menjadi contoh bagi masyarakat Kaltim bahwa, penyelesaian permasalahan tidak hanya melalui pengadilan,” tuturnya.
Viktor berpandangan bahwa pendekatan musyawarah adat memiliki peran penting dalam menangani persoalan sosial yang melibatkan masyarakat dengan latar belakang berbeda. Mekanisme tersebut dinilai dapat menjadi alternatif penyelesaian yang mengedepankan nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap keberagaman.
“Musyawarah adat juga dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan lintas suku, lintas agama, lintas etnis, maupun lintas kepentingan. Saya pikir musyawarah adat merupakan salah satu solusi yang baik,” ungkapnya.
Meski mengedepankan dialog, Viktor mengingatkan bahwa pelaksanaan musyawarah adat memiliki aturan persidangan yang wajib dihormati seluruh peserta dan undangan.
Dalam mekanisme tersebut, kewenangan menyampaikan pendapat tidak diberikan secara bebas kepada seluruh peserta. Hak berbicara dan memberikan suara mengikuti ketentuan serta arahan Majelis Hakim Adat yang memimpin jalannya persidangan.
Ketentuan itu menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban sekaligus memastikan proses musyawarah berlangsung sesuai tata cara adat yang telah ditetapkan.
“Ini bukan musyawarah biasa, karena ada tata tertib yang harus dipatuhi, dan tidak semua orang memiliki hak bicara. Hanya pihak yang diperintahkan oleh hakim yang memiliki hak untuk menyampaikan suara,” katanya.
Viktor juga mengajak seluruh pihak yang hadir untuk mengutamakan sikap saling menghormati serta menghindari tindakan yang berpotensi mengganggu jalannya persidangan adat.
“Saya berharap semua pihak dapat menjaga ketertiban, keseimbangan, dan kondusivitas selama musyawarah berlangsung,” tutup Viktor.
Setelah menyelesaikan gladi bersih, jajaran DAD Kaltim melanjutkan agenda dengan menghadiri jamuan makan malam bersama Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono.
Dalam pertemuan tersebut, Basuki didampingi Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Dr. Drs. H. Alimuddin, M.Si., serta Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol. Edgar Diponegoro, S.I.K., M.H., bersama jajaran Otorita IKN.
Pertemuan menjelang pelaksanaan musyawarah itu menjadi bagian dari komunikasi antara lembaga adat dan Otorita IKN di tengah upaya mencari penyelesaian terhadap persoalan yang berkembang.
Pelaksanaan Musyawarah Adat DAD Kaltim di kawasan IKN diharapkan tidak sekadar menghasilkan keputusan atas persoalan masyarakat Bukit Tengkorak, tetapi juga memperlihatkan peran hukum adat sebagai salah satu mekanisme penyelesaian konflik secara damai.
Dengan mengedepankan ketenteraman, keseimbangan, dan penghormatan terhadap seluruh pihak, forum tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara masyarakat adat dan Otorita IKN, sekaligus menjaga keharmonisan sosial di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara.