Betapa mahalnya menjadi perempuan di negeri ini. Bahkan untuk sesuatu yang tidak pernah kami pilih, seperti menstruasi, selalu ada harga yang harus dibayar. Seolah tubuh perempuan merupakan kemewahan yang harus dibiayai sendiri.
Saya seorang mahasiswa perempuan dari keluarga menengah ke bawah. Ayah saya buruh, ibu saya ibu rumah tangga, sementara kakak perempuan saya bekerja dengan penghasilan sekitar upah minimum Kota Tasikmalaya.
Dalam keluarga seperti kami, uang bukan sekadar alat pembayaran. Ia menentukan kebutuhan mana yang dapat dipenuhi dan keinginan mana yang harus kembali dikubur demi memastikan kehidupan tetap berjalan.
Setiap bulan, perempuan membutuhkan pembalut, akses air bersih, produk kebersihan, dan terkadang obat pereda nyeri. Kebutuhan tersebut tidak berhenti hanya karena keadaan ekonomi sedang tidak baik.
Namun, di tengah kegelisahan itu, saya menyadari bahwa masih banyak perempuan yang menghadapi keadaan jauh lebih berat. Mereka adalah perempuan yang kehilangan rumah, keluarga, dan penghidupan akibat bencana.
Sepanjang 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 3.472 kejadian bencana di Indonesia. Sebanyak 8,13 juta jiwa tercatat menderita dan mengungsi, sementara ratusan orang meninggal dunia.
Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya ada anak yang kehilangan sekolah, buruh yang kehilangan pekerjaan, orang tua yang kehilangan rumah, dan perempuan yang kehilangan ruang aman untuk merawat tubuhnya.
Bencana tidak berhenti pada 2024. Hingga 30 Oktober 2026, BNPB mencatat 2.247 kejadian bencana sepanjang tahun berjalan, menunjukkan betapa panjangnya perjuangan masyarakat menghadapi ancaman yang terus berulang.
Saya membayangkan seorang perempuan yang sedang menstruasi ketika banjir merendam rumahnya. Di tengah kepanikan menyelamatkan keluarga, ia masih harus memikirkan pembalut, pakaian bersih, air, dan tempat mengganti pembalut dengan aman.
Bagaimana dengan ibu yang menggendong bayi di pengungsian? Bagaimana dengan remaja perempuan yang mengalami menstruasi pertamanya ketika toilet tidak memiliki pintu atau air bersih sulit ditemukan?
Di tengah pembagian bantuan, kebutuhan perempuan terkadang tidak memperoleh perhatian yang sebanding dengan urgensinya. Padahal, pembalut, pakaian dalam, fasilitas sanitasi, dan layanan kesehatan reproduksi merupakan kebutuhan mendasar.
Bagi korban bencana, persoalannya bahkan bukan lagi sekadar pajak. Ketika rumah hilang dan penghasilan terputus, membeli pembalut dapat menjadi kemewahan yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan.
Ironisnya, kita begitu mudah memuji ketangguhan para penyintas. Mereka disebut kuat karena tetap tersenyum, tabah karena mampu menerima kehilangan, dan luar biasa karena terus bertahan dalam keterbatasan.
Namun, sampai kapan penderitaan harus dirayakan sebagai ketangguhan? Bukankah lebih manusiawi memastikan mereka memperoleh perlindungan daripada terus mengagumi kemampuan mereka bertahan tanpa kepastian?
Perempuan dari keluarga buruh dan perempuan penyintas bencana mungkin menghadapi keadaan berbeda. Namun, keduanya dipertemukan oleh persoalan serupa: kebutuhan dasar yang harus terus diperjuangkan di tengah keterbatasan ekonomi.
Saya melihat kakak perempuan saya bekerja dan membagi penghasilannya untuk keluarga. Di tempat lain, mungkin ada seorang kakak perempuan yang harus menjadi tulang punggung setelah bencana merenggut pekerjaan orang tuanya.
Saya melihat ibu mengurus rumah tanpa penghasilan tetap. Di pengungsian, mungkin ada ibu yang tetap harus merawat anak-anaknya meskipun dirinya sendiri sedang berduka dan membutuhkan pertolongan.
Kita sering lupa bahwa bencana tidak selalu berakhir ketika banjir surut atau tanah berhenti bergerak. Bagi penyintas, bencana berlanjut dalam kehilangan pekerjaan, biaya pemulihan, trauma, dan ketidakpastian masa depan.
Dalam keadaan demikian, perempuan menghadapi risiko berlapis. Mereka membutuhkan perlindungan kesehatan reproduksi, keamanan dari kekerasan berbasis gender, serta fasilitas sanitasi yang menjaga privasi dan martabat.
Persoalan ini seharusnya menjadi perhatian dalam kebijakan fiskal dan penanggulangan bencana. Negara perlu mempertimbangkan pembebasan pajak produk menstruasi sekaligus menjamin ketersediaannya dalam setiap paket bantuan kemanusiaan.
Sekolah, kampus, tempat kerja, dan lokasi pengungsian perlu menyediakan pembalut serta fasilitas sanitasi yang layak. Perlindungan tersebut tidak boleh bergantung sepenuhnya pada kemampuan membeli atau kemurahan hati para donatur.
Kita boleh belajar dari negara maju dalam membangun sistem perpajakan. Namun, semestinya kita juga belajar bagaimana menjamin kebutuhan dasar, memperkuat layanan publik, dan melindungi kelompok rentan ketika kehidupan mereka runtuh.
Sebab, kemajuan negara tidak hanya diukur dari kemampuan mengumpulkan penerimaan. Kemajuan juga tercermin dari seberapa sedikit rakyat harus mengorbankan martabatnya untuk memperoleh kebutuhan paling mendasar.
Saya tidak sedang membandingkan penderitaan saya dengan mereka yang kehilangan segalanya. Justru melalui pengalaman sebagai perempuan dari keluarga buruh, saya memahami betapa beratnya hidup ketika setiap kebutuhan harus diperhitungkan.
Dan saya membayangkan betapa jauh lebih beratnya keadaan ketika seseorang bahkan tidak lagi memiliki rumah, pekerjaan, atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Bagi seluruh korban bencana sejak 2024 hingga 2026, solidaritas tidak boleh berhenti pada doa dan penggalangan bantuan sementara. Pemulihan membutuhkan tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan kehidupan yang berkelanjutan.
Bagi perempuan penyintas, pemulihan juga berarti memperoleh kembali rasa aman atas tubuhnya. Tidak seharusnya mereka dipaksa memilih antara menjaga kesehatan menstruasi dan memenuhi kebutuhan makan keluarganya.
Saya ingin hidup di negeri yang tidak terus-menerus memuji perempuan karena sanggup menderita. Negeri yang memahami bahwa perempuan tangguh sekalipun berhak beristirahat, memperoleh pertolongan, dan hidup tanpa kecemasan berkepanjangan.
Sebab, perempuan tidak meminta keistimewaan ketika menuntut pembalut yang terjangkau. Penyintas bencana juga tidak meminta belas kasihan ketika menuntut kehidupan yang layak setelah kehilangan segalanya.
Mereka hanya menuntut sesuatu yang seharusnya menjadi dasar keberadaan negara: perlindungan, keadilan, dan keberpihakan kepada manusia.
Pada akhirnya, saya semakin memahami bahwa persoalan terbesar negeri ini bukan semata mahalnya kebutuhan perempuan, melainkan kebiasaan menjadikan penderitaan rakyat sebagai kisah inspiratif tanpa cukup mempertanyakan penyebabnya.
Kita memuji buruh yang tetap bekerja meskipun upahnya terbatas. Kita memuji ibu yang terus berkorban, perempuan yang menahan nyeri, dan penyintas bencana yang tersenyum di tengah reruntuhan.
Namun, pujian tidak dapat menggantikan makanan, pembalut, rumah, pekerjaan, ataupun pelayanan kesehatan.
Jika negara ingin mencontoh negara maju dalam urusan pajak, sudah sepatutnya kesejahteraan dan perlindungan rakyat juga menjadi ukuran kemajuan yang diperjuangkan dengan kesungguhan serupa.
Karena tidak ada yang romantis dari perempuan yang kesulitan membeli pembalut. Tidak ada yang indah dari keluarga yang kehilangan rumah. Dan tidak ada yang patut dirayakan dari penderitaan yang sebenarnya dapat diringankan.
Barangkali kami bukan perempuan yang terlalu banyak menuntut. Barangkali negara yang terlalu lama menganggap kemampuan rakyat bertahan sebagai bukti bahwa mereka tidak membutuhkan pertolongan.
#merilisrasa