Ende – Masa libur sekolah dimanfaatkan pemerintah bukan hanya sebagai jeda kegiatan belajar mengajar, tetapi juga sebagai waktu untuk membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan evaluasi menyeluruh akan dilakukan agar program prioritas tersebut berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pernyataan itu disampaikan usai Wapres meninjau pelaksanaan MBG di SMP Negeri 1 Ndona serta berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6/2026). Di SMP Negeri 1 Ndona, program tersebut telah berjalan, sedangkan di SD Wolomoni masih dalam tahap persiapan pelaksanaan.
Dalam kunjungannya, Wapres menyerap berbagai masukan dari masyarakat sekaligus memastikan kesiapan program di daerah yang memiliki keterbatasan akses. Pemerintah, menurutnya, ingin memastikan manfaat MBG dapat dirasakan secara merata, terutama bagi anak-anak di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar.
“Ketikanya sekarang ada jeda waktu libur sekolah. Saya kira itu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait tata kelola di BGN ini,” ujar Gibran kepada awak media di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6/26).
Evaluasi tersebut, kata Wapres, diperlukan untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan program yang masih menghadapi tantangan di lapangan. Tata kelola yang lebih baik diyakini akan membuat program berjalan lebih efisien dan mampu menjangkau sasaran secara optimal.
“Memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki, biar lebih efisien, jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai, dan yang paling penting praktik-praktik korupsinya harus dihilangkan,” kata Gibran dalam keterangannya di Kabupaten Ende, Kamis (18/6/26).
Selain pembenahan dari sisi tata kelola, Wapres menilai keberhasilan MBG tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Menurutnya, pelibatan masyarakat menjadi faktor penting agar program dapat berjalan secara berkelanjutan dan memiliki pengawasan yang lebih kuat.
“Bukan hanya kantin sekolah ya, UMKM di sekitar sekolah, mungkin bisa melibatkan pesantren, melibatkan gereja, melibatkan SMK Tata Boga, melibatkan ibu-ibu PKK, melibatkan orang tua murid, semua bisa dilibatkan,” ujar Gibran di Kabupaten Ende, Kamis (18/6/26).
Pelibatan berbagai unsur masyarakat tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil di sekitar sekolah. Program MBG dipandang memiliki potensi untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui penyediaan bahan pangan dan jasa pendukung lainnya.
Dalam dialog bersama wali murid di SD Wolomoni, Wapres juga menegaskan bahwa daerah 3T harus menjadi prioritas utama pelaksanaan program. Menurutnya, masyarakat di wilayah terpencil membutuhkan dukungan lebih besar karena keterbatasan akses yang masih mereka hadapi.
“Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T,” kata Gibran saat berdialog dengan masyarakat di Desa Niowula, Kabupaten Ende, Kamis (18/6/26).
Fokus pada wilayah 3T, lanjut Wapres, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pembangunan nasional tidak lagi terpusat di wilayah tertentu. Pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi menjadi bagian dari upaya mengurangi kesenjangan antardaerah.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga mengajak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk melihat langsung kondisi masyarakat di daerah terpencil. Langkah itu dilakukan agar generasi muda memahami tantangan pembangunan yang masih dihadapi sebagian wilayah Indonesia.
“Ini saya ajak teman-teman mahasiswa, perwakilan dari beberapa kampus untuk melihat bagaimana keadaan warga di area 3T seperti ini,” ujar Gibran di Kabupaten Ende, Kamis (18/6/26).
Salah seorang peserta yang ikut dalam kunjungan tersebut, Rapid Bena Matin dari Universitas Jenderal Soedirman, menilai program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih perlu diprioritaskan di wilayah 3T agar kesenjangan pembangunan dengan daerah perkotaan dapat diperkecil.
“Program-program prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis sebagai upaya pencegahan stunting, terus juga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih, itu harus diprioritaskan dan diutamakan di daerah-daerah 3T. Supaya tidak terjadi kesenjangan antara kehidupan di kota maupun kehidupan di daerah 3T,” ujar Rapid Bena Matin saat mengikuti kunjungan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6/26).
Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan tersebut Bupati Ende Yosef Badeoda dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan hingga ke daerah-daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Bagi wilayah seperti Ende, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan makanan bagi siswa. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menekan angka stunting, memperkuat ekonomi lokal, serta memastikan anak-anak di daerah terpencil memperoleh kesempatan tumbuh dan belajar dengan kondisi gizi yang lebih baik. Tantangan tata kelola yang masih ada menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat secara luas.