Samarinda – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan perlunya perhatian strategis terhadap sektor-sektor ekonomi lokal dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketua Fraksi PKS, Firnadi Ikhsan, menyoroti bahwa sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata harus menjadi tulang punggung penguatan ekonomi daerah, apalagi di tengah tantangan global dan masa transisi ekonomi pasca pandemi.
Dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025–2029, Firnadi menegaskan pentingnya menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas. Menurutnya, hanya dengan memperkuat basis ekonomi rakyat, maka ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah dapat benar-benar diwujudkan.
“Sudah saatnya UMKM naik kelas. Kita harus berhenti memandang UMKM sebagai pelengkap, melainkan sebagai penggerak utama ekonomi daerah,” ujar Firnadi usai rapat paripurna ke-16 DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025) kemaren.
Dorongan untuk Sektor Strategis
Fraksi PKS menilai, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah ekonomi di tingkat lokal. Namun, sayangnya, selama ini sektor-sektor tersebut belum mendapatkan dukungan infrastruktur, kebijakan fiskal, serta keberpihakan anggaran yang memadai.
“Kita perlu melihat potensi pertanian dan perikanan bukan hanya sebagai subsisten, tapi sebagai basis produksi yang terhubung dengan rantai pasok industri dan pasar ekspor,” tambah Firnadi.
Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dan teknologi dalam pengelolaan sektor primer, serta keterhubungan antara desa dan kota sebagai ekosistem pembangunan yang saling menguatkan.
UMKM Sebagai Pilar Ketahanan Ekonomi
Salah satu sorotan utama Fraksi PKS dalam dokumen RPJMD adalah penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Firnadi menyampaikan bahwa di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, UMKM justru menunjukkan daya tahan yang tinggi dan mampu menjadi penyangga ekonomi rumah tangga.
“UMKM telah membuktikan dirinya sebagai sektor yang paling tangguh saat pandemi, bahkan saat sektor besar goyah. Kini, saatnya kita dorong mereka untuk naik kelas, menjadi pelaku usaha modern yang berbasis digital dan memiliki akses luas ke pembiayaan,” paparnya.
Fraksi PKS secara tegas meminta agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran yang lebih besar dan terarah bagi pelatihan UMKM, akses permodalan yang mudah dan berkelanjutan, serta percepatan digitalisasi usaha.
Ekonomi Syariah dan Koperasi Harus Diarusutamakan
Firnadi juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi syariah dan koperasi sebagai alternatif sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, ekosistem keuangan syariah di Kalimantan Timur masih belum tumbuh optimal, padahal potensinya sangat besar terutama di kalangan pesantren, komunitas Islam, dan pelaku usaha berbasis etika.
“Ekonomi syariah tidak semata soal label, tetapi menyangkut tata kelola yang etis, transparan, dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil. Koperasi syariah, misalnya, bisa menjadi instrumen demokratisasi ekonomi yang luar biasa,” tegasnya.
Fraksi PKS pun mendesak agar RPJMD 2025–2029 memberi ruang penguatan kelembagaan koperasi, termasuk digitalisasi dan akses modal berbasis prinsip syariah.
Tantangan Global, Solusi Lokal
Merespons dinamika global, seperti krisis energi, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi, Firnadi menegaskan bahwa solusi harus dimulai dari tingkat lokal. Dengan mengembangkan potensi daerah secara optimal dan berkelanjutan, Provinsi Kalimantan Timur bisa menciptakan ketahanan yang tidak bergantung pada variabel luar.
“Jangan sampai pembangunan kita hanya bersifat elitis dan top-down. Kita harus mulai dari desa, dari kampung nelayan, dari kelompok tani, dari pelaku UMKM, agar pertumbuhan ekonomi benar-benar merata,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya kemitraan strategis antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan lembaga riset untuk mendorong inovasi dan produktivitas lokal.
Evaluasi Terhadap RPJMD
Secara umum, Fraksi PKS mengapresiasi langkah awal penyusunan RPJMD, namun tetap memberikan sejumlah catatan. Mereka menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan program, keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan dan partisipatif.
Firnadi mengingatkan agar dokumen perencanaan lima tahunan ini tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi rujukan kerja seluruh OPD dalam menjawab kebutuhan rakyat.
“Kalau UMKM tidak terdampingi, kalau petani dan nelayan terus kesulitan pupuk dan pemasaran, maka kita hanya membangun menara gading. Kita harus mulai dari akar,” pungkasnya.
Fraksi PKS akhirnya mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Timur untuk bergandeng tangan menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan memberdayakan. RPJMD harus menjadi alat untuk menghapus ketimpangan, memperkuat kemandirian ekonomi, serta memastikan generasi muda memiliki masa depan yang lebih baik.
“Kita ingin Kalimantan Timur bukan hanya kaya sumber daya, tetapi juga kaya inovasi, kaya lapangan kerja, dan kaya keberkahan bagi semua lapisan masyarakat,” tandasnya. (ADV).