Sangatta – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Utama Gedung DPRD Kutai Timur, Selasa (26/11/2024). Pandangan akhir ini mencerminkan komitmen Fraksi Demokrat untuk mendukung anggaran yang berbasis kinerja dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sidang dipimpin oleh pimpinan DPRD Kutai Timur, dengan dihadiri oleh anggota dewan, pejabat pemerintah daerah, dan sejumlah undangan. Dalam penyampaian pandangan akhir, Juru Bicara Fraksi Demokrat, Yusri Yusuf, memberikan sejumlah catatan strategis untuk memperkuat kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Menyusun Anggaran Berbasis Kinerja
Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya pendekatan anggaran berbasis kinerja (ABK), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut Yusri Yusuf, APBD harus menjadi instrumen yang memadukan perencanaan kinerja tahunan dengan keterkaitan antara dana yang tersedia dan hasil yang diharapkan.
“Tolok ukur keberhasilan anggaran adalah pencapaian target melalui penggunaan dana secara efektif dan efisien. Dengan demikian, RAPBD harus benar-benar dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Yusri.
Alokasi untuk Unit Pelayanan Teknis (UPT)
Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah mengalokasikan kembali anggaran operasional untuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut Yusri, UPT memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan dinas dalam mengayomi dan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah.
“UPT adalah garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, mereka tidak akan mampu melaksanakan tugasnya secara optimal,” jelasnya.
Peningkatan SDM dan Efisiensi Anggaran
Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai. Namun, fraksi ini mengingatkan pemerintah untuk lebih selektif dalam menganggarkan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di SKPD.
“Bimtek harus benar-benar relevan dan mendukung kinerja. Jangan sampai terkesan menghambur-hamburkan anggaran daerah, terutama ketika masih banyak masyarakat yang membutuhkan program-program langsung yang menyentuh kebutuhan dasar mereka,” tegas Yusri.
Percepatan Realisasi Anggaran
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat menekankan bahwa realisasi anggaran harus dilakukan lebih awal. Mereka berharap pada Februari 2025, program dan kegiatan pemerintah sudah dapat berjalan untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sejak awal tahun.
“Kita tidak bisa menunda-nunda. Pemerintah harus memastikan bahwa semua program prioritas bisa dimulai lebih awal untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat waktu,” ujar Yusri.
Dukungan terhadap RAPBD 2025
Setelah memberikan catatan dan masukan, Fraksi Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap RAPBD 2025 untuk dilanjutkan menjadi APBD. Yusri Yusuf mengungkapkan bahwa persetujuan ini didasarkan pada harapan agar anggaran dapat menjadi instrumen yang mempercepat kinerja pemerintah menuju visi “Kutai Timur Hebat”.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Demokrat menyatakan menyetujui RAPBD 2025 untuk disahkan menjadi APBD. Kami berharap masukan yang telah disampaikan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan anggaran di masa depan,” ungkap Yusri.
Komitmen terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Dalam penutupannya, Yusri menegaskan bahwa Fraksi Demokrat berkomitmen untuk terus mendorong anggaran yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Mereka percaya bahwa RAPBD harus mencerminkan kebutuhan utama masyarakat serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
“Fraksi Demokrat berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD digunakan untuk program-program yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Pendekatan berbasis kebutuhan dan kesejahteraan harus menjadi prioritas utama,” tutup Yusri.
Pandangan akhir Fraksi Demokrat menunjukkan fokus yang kuat pada anggaran yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dukungan mereka terhadap RAPBD 2025 memberikan sinyal positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup di Kutai Timur.
Dengan pandangan yang konstruktif, Fraksi Demokrat berharap APBD 2025 dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan visip embangunan yang inklusif dan berkelanjutan.