Sangatta – Dalam Rapat Paripurna ke-22 DPRD Kutai Timur, Selasa (26/11/2024), Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur, Hasna, menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur 2025-2045. Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD ini menjadi momen penting dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur untuk dua dekade mendatang.
Signifikansi RPJPD 2025-2045
Dalam penyampaiannya, Hasna menekankan pentingnya RPJPD sebagai dokumen strategis yang berfungsi sebagai pedoman pembangunan daerah. Penyusunan RPJPD ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
“RPJPD 2025-2045 dirancang untuk memastikan pembangunan daerah berlangsung secara terarah, konsisten, dan selaras dengan dokumen perencanaan tingkat provinsi maupun nasional. Dokumen ini merupakan landasan hukum sekaligus arah kebijakan pembangunan yang relevan dengan kondisi dan karakteristik Kutai Timur,” ujar Hasna.
Visi dan Isu Strategis “Kutai Timur Hebat 2045”
RPJPD Kutai Timur 2025-2045 mengusung visi “Kutai Timur Hebat 2045”. Tujuan utamanya adalah menjadikan Kutai Timur sebagai pusat hilirisasi sumber daya alam yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Fraksi Golkar menilai visi ini sesuai dengan potensi yang dimiliki serta tantangan yang dihadapi Kutai Timur.
“Isu strategis seperti pengendalian angka pengangguran, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, serta pengelolaan kawasan perkotaan harus menjadi prioritas dalam pembangunan jangka panjang ini,” tambah Hasna.
Selain itu, tantangan besar yang diidentifikasi meliputi pertumbuhan penduduk, kebutuhan infrastruktur dasar, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan.
Sorotan Fraksi Golkar Terhadap RPJPD
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Golkar mengajukan sejumlah poin strategis yang dianggap krusial untuk keberhasilan pelaksanaan RPJPD 2025-2045:
- Peningkatan Kualitas SDM:
Pendidikan menjadi fokus utama Fraksi Golkar. Pemerintah daerah diharapkan berkomitmen menciptakan SDM unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. - Pelayanan Kesehatan Masyarakat:
Fraksi Golkar menekankan pentingnya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan fasilitas kesehatan, khususnya di wilayah terpencil, harus menjadi prioritas. - Pembangunan Infrastruktur Dasar:
Pemerataan pembangunan infrastruktur di desa-desa dianggap penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif. Hasna menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap akses jalan, listrik, dan fasilitas air bersih. - Ketahanan Pangan:
Penguatan sektor pertanian menjadi agenda utama untuk mencapai ketahanan pangan. Dukungan terhadap petani dan optimalisasi lahan pertanian dinilai menjadi langkah penting. - Pengentasan Kemiskinan dan Pencegahan Stunting:
Pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan gizi masyarakat menjadi isu strategis lain yang diangkat Fraksi Golkar. Pencegahan stunting dan gizi buruk dinilai harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan.
“Fraksi Golkar memandang bahwa pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata dapat dicapai jika semua poin ini dilaksanakan secara konsisten,” tegas Hasna.
Komitmen Fraksi Golkar dan Harapan ke Depan
Setelah melalui kajian yang mendalam, Fraksi Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap Raperda RPJPD 2025-2045 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Kami mendukung sepenuhnya Raperda ini karena kami percaya dokumen ini akan menjadi panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan,” jelas Hasna.
Selain itu, Fraksi Golkar berharap agar implementasi RPJPD dapat dilaksanakan dengan baik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tantangan besar seperti kebutuhan permukiman yang layak, fasilitas umum, dan penciptaan lapangan kerja harus diantisipasi dengan matang.
“Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan RPJPD 2025-2045. Kerja sama yang baik akan membantu mewujudkan visi Kutai Timur Hebat 2045,” ungkap Hasna.
Momentum Penting dalam Pembangunan Kutai Timur
Rapat Paripurna ke-22 DPRD Kutai Timur ini menjadi langkah penting dalam merumuskan masa depan pembangunan daerah. Dukungan Fraksi Golkar terhadap RPJPD 2025-2045 mencerminkan komitmen seluruh pihak untuk membangun Kutai Timur yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.
RPJPD 2025-2045 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga panduan strategis yang mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur selama dua dekade ke depan.
“RPJPD ini adalah langkah strategis untuk membawa Kutai Timur menuju masa depan yang lebih baik. Kami berharap seluruh pihak dapat bersinergi dalam mengawal implementasi dokumen ini,” pungkas Hasna.
Dengan visi besar dan strategi yang terencana, perjalanan pembangunan jangka panjang Kutai Timur kini telah memiliki pijakan kuat untuk mencapai tujuan bersama: mewujudkan Kutai Timur Hebat 2045.