Sangatta – Jumat, 22 November 2024, menjadi momentum penting dalam perjalanan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025. Dalam Rapat Paripurna Ke-XX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025, Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, menyampaikan pandangan umum fraksinya yang mengarah pada berbagai aspek strategis dalam Rancangan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Demokrat menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa anggaran daerah pada tahun 2025 benar-benar memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Peningkatan Pendapatan Daerah: Fokus pada Potensi Lokal
Pandi Widiarto memulai pandangan umum dengan memberikan apresiasi terhadap estimasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur yang diproyeksikan sebesar Rp 11,151 triliun untuk tahun 2025. Menurutnya, angka ini sangat menggembirakan dan mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan melalui sektor-sektor yang ada. Namun demikian, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa masih terdapat ketergantungan besar terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yang sering kali tidak stabil.
“Meski estimasi pendapatan daerah yang ada cukup tinggi, kami dari Fraksi Demokrat ingin menekankan perlunya pemerintah daerah menggali lebih dalam potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dimaksimalkan,” kata Pandi. Fraksi Demokrat mengusulkan agar sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata diberikan perhatian lebih, guna meningkatkan kontribusi PAD yang lebih optimal. Pandi juga menyoroti sektor pariwisata yang memiliki potensi luar biasa di Kutai Timur, yang jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Selain itu, sektor perikanan dan industri kreatif juga dinilai memiliki prospek yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan.
Pengelolaan Belanja Daerah: Keseimbangan dan Prioritas pada Kesejahteraan Rakyat
Selain pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah juga menjadi perhatian utama Fraksi Demokrat. Pandi menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara adil dan merata, dengan fokus utama pada program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan harus menjadi prioritas utama dalam alokasi belanja daerah,” ujar Pandi.
Fraksi Demokrat mendukung penuh anggaran yang dialokasikan untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Pandi menambahkan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung konektivitas antar desa dan antar kecamatan di Kutai Timur. Infrastruktur yang baik akan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong perekonomian daerah.
Namun, Fraksi Demokrat juga mencatat adanya ketimpangan dalam alokasi anggaran antara belanja operasional dan belanja modal dalam Rancangan APBD 2025. Belanja operasional yang lebih besar dibandingkan belanja modal mencerminkan ketidakseimbangan dalam perencanaan anggaran. “Kami berharap pemerintah daerah bisa lebih memfokuskan anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” lanjut Pandi.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mengkritisi beberapa program pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran, seperti program panggung hiburan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pegawai yang belum menunjukkan hasil maksimal. Pandi berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program ini dan menyesuaikannya dengan kebutuhan riil masyarakat.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBD
Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Pandi menjelaskan bahwa masyarakat harus diberikan akses yang mudah untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan hasilnya. “Transparansi anggaran sangat penting agar masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana publik, serta memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Pandi juga mengingatkan bahwa pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan APBD oleh anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
Selain itu, Fraksi Demokrat mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan lelang dini terhadap kegiatan dan pengadaan barang atau jasa. Hal ini penting agar kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran, serta untuk menghindari adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang besar. “Pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah sebaiknya dilakukan lebih awal agar tidak terjadi penumpukan anggaran yang tidak terpakai pada akhir tahun,” kata Pandi, yang juga mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
Kemandirian Fiskal dan Pengelolaan Keuangan yang Berkelanjutan
Pandi Widiarto menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. “Kami mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah dengan menggali potensi pendapatan alternatif yang ada,” ujar Pandi. Salah satu cara untuk mencapai kemandirian fiskal adalah melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan serta peningkatan kualitas sektor-sektor produktif di tingkat lokal.
Fraksi Demokrat juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan kajian kelayakan yang lebih mendalam terhadap setiap investasi yang akan dilakukan, termasuk dalam hal penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Setiap investasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi, dengan proyeksi keuntungan yang jelas dan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat,” tambah Pandi.
Menghadapi Tantangan di Tahun 2025
Meskipun berbagai langkah positif telah diusulkan, Fraksi Demokrat juga menyadari bahwa penyusunan APBD Tahun 2025 tidak terlepas dari tantangan, terutama terkait dengan ketergantungan pada alokasi dana dari pemerintah pusat yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis guna menghadapi ketidakpastian anggaran pusat. Salah satunya adalah dengan lebih berfokus pada upaya penguatan sektor ekonomi lokal yang dapat meningkatkan pendapatan daerah secara mandiri.
“Ke depan, Kabupaten Kutai Timur harus berani untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada alokasi dana pusat,” tegas Pandi. Fraksi Demokrat berharap agar pemerintah daerah semakin memperkuat program-program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan UMKM harus terus didorong untuk berkembang.
Sinergi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Di akhir penyampaian pandangan umum, Pandi Widiarto menegaskan bahwa Fraksi Demokrat akan terus berkomitmen untuk memastikan bahwa APBD 2025 benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat.
“Kami percaya bahwa dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, kita dapat mewujudkan Kabupaten Kutai Timur yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri,” kata Pandi dengan penuh harapan.