Sangatta – Dalam Rapat Paripurna Ke-XX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025 yang berlangsung pada Jumat (22/11/2024), Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Kutai Timur, Hasna, menyampaikan pandangan umum fraksinya mengenai Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan itu, Hasna mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan rancangan anggaran tersebut tepat waktu meskipun tahapan pembahasan yang terbatas.
Proyeksi APBD 2025
Hasna memulai paparan dengan menggambarkan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Timur dalam RAPBD 2025, yang diperkirakan akan mencapai Rp11,151 triliun untuk pendapatan daerah, yang terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp358,388 miliar
- Pendapatan Transfer: Rp10,245 triliun
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp547,798 miliar
Belanja daerah direncanakan sebesar Rp11,136 triliun, yang terdiri dari:
- Belanja Operasi: Rp5,603 triliun
- Belanja Modal: Rp4,321 triliun
- Belanja Tidak Terduga: Rp20 miliar
- Belanja Transfer: Rp1,191 triliun
Pembiayaan daerah pada RAPBD 2025 diproyeksikan tanpa penerimaan pembiayaan, tetapi terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15 miliar.
“Meskipun terdapat penurunan nilai total APBD dibandingkan tahun 2024, yang mencapai Rp13,066 triliun untuk pendapatan dan Rp14,801 triliun untuk belanja, kami memberikan apresiasi atas peningkatan target PAD sebesar Rp66 miliar dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Hasna. Ia menekankan pentingnya memperkuat basis PAD dan optimalkan pemungutan pajak serta retribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Catatan dan Masukan Fraksi Golkar
Fraksi Golkar mengemukakan sejumlah catatan dan masukan terkait dengan RAPBD 2025, dengan fokus utama pada beberapa sektor penting.
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap target PAD yang mencapai Rp358,388 miliar, yang mencerminkan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sektor pajak dan retribusi. Hasna menegaskan, pemerintah daerah perlu terus berupaya untuk menggali potensi PAD secara lebih maksimal agar dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu usulan yang disampaikan adalah peningkatan pengawasan dan pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan pajak.
2. Anggaran Pendidikan
Hasna mengingatkan bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, alokasi anggaran pendidikan harus mencapai 20% dari total belanja daerah. “Fraksi Golkar menekankan bahwa alokasi anggaran pendidikan bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk mendukung tujuan pendidikan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Hasna. Alokasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.
3. Belanja Modal Infrastruktur
Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap alokasi belanja modal yang diproyeksikan sebesar Rp4,321 triliun, yang mencakup sekitar 40% dari total belanja daerah. Anggaran ini akan difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, yang sangat diperlukan bagi kemajuan Kabupaten Kutai Timur. Hasna berharap belanja modal ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, jembatan, serta infrastruktur pendukung lainnya yang dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah di Kutai Timur.
4. Kelengkapan dan Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan APBD
Fraksi Golkar menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen rancangan APBD kepada DPRD. Hasna mengusulkan agar pemerintah daerah dapat menyampaikan dokumen tersebut lebih awal pada masa mendatang, guna memberikan waktu yang cukup bagi DPRD untuk melakukan pembahasan yang lebih optimal dan komprehensif sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019. Keterlambatan dalam penyampaian dokumen ini, menurut Hasna, dapat mempengaruhi kualitas dan kelancaran proses pembahasan anggaran.
5. Penyertaan Modal Daerah untuk BUMD
Hasna juga mengingatkan tentang pentingnya tata kelola yang transparan dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal daerah yang dialokasikan kepada BUMD harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan memberikan kontribusi positif terhadap PAD. Hasna menegaskan agar BUMD lebih berperan aktif dalam mendongkrak pendapatan daerah dan mendukung perekonomian lokal.
6. Alokasi Belanja Operasi
Dengan alokasi belanja operasi yang mencapai Rp5,603 triliun, Fraksi Golkar meminta agar anggaran ini difokuskan pada program-program prioritas yang dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasna menyebutkan beberapa program yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain pengentasan stunting, peningkatan gizi masyarakat, pengurangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Penting bagi kita untuk memastikan bahwa belanja operasi yang besar ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dukungan terhadap Rancangan APBD
Fraksi Golkar menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembahasan dan persetujuan RAPBD 2025 sesuai ketentuan yang berlaku. Fraksi ini berharap agar proses pembahasan yang lebih cepat dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan implementasi yang tepat waktu. “Kami berharap implementasi APBD 2025 dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Hasna.
Tanggapan atas Penurunan Pendapatan dan Belanja
Hasna juga menanggapi penurunan yang terjadi pada pendapatan dan belanja daerah di RAPBD 2025 dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini, menurutnya, disebabkan oleh turunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Fraksi Golkar mengingatkan agar pemerintah daerah berusaha keras mencari peluang-peluang pendapatan alternatif yang dapat memperkuat basis PAD. Salah satu langkah yang disarankan adalah melakukan inovasi dalam sektor ekonomi lokal dan memperkuat sektor-sektor yang potensial untuk mendongkrak pendapatan daerah.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya upaya untuk memperkuat sistem perpajakan daerah dan mengoptimalkan potensi pariwisata dan sumber daya alam yang ada di Kutai Timur. Dengan demikian, meskipun ada penurunan transfer dari pemerintah pusat, pendapatan daerah dapat tetap terjaga dengan baik.
Penutupan dan Harapan
Sebagai penutup, Hasna berharap bahwa catatan dan masukan yang disampaikan oleh Fraksi Golkar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut mengenai RAPBD 2025. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mewujudkan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Fraksi Golkar berharap bahwa masukan ini dapat menjadi referensi konstruktif dalam proses pembahasan RAPBD 2025. Kami siap mendukung sepenuhnya agar anggaran yang disusun dapat berpihak pada kepentingan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur,” tutup Hasna dengan penuh harapan.