Sangatta — Ketua Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) DPRD Kabupaten Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna Ke-XX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025 yang digelar pada Jumat (22/11/2024). Rapat ini mengagendakan pembahasan Nota Penjelasan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Dr. Novel memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah menyusun dan menyampaikan Nota Penjelasan RAPBD 2025 dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang rencana keuangan daerah tahun depan. Ia berharap agar pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan DPRD dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Gambaran Rencana APBD Kutai Timur Tahun 2025
Berdasarkan Nota Penjelasan yang disampaikan, Dr. Novel mengungkapkan gambaran umum Rencana APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
- Pendapatan Daerah Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp11,151 triliun. Angka ini terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp358,388 miliar.
- Pendapatan Transfer: Rp10,245 triliun.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp547,795 miliar.
Fraksi Persatuan Indonesia Raya mengapresiasi target pendapatan yang sudah ditetapkan, namun mereka juga menilai bahwa potensi PAD masih bisa ditingkatkan. Novel menekankan pentingnya pengelolaan yang lebih optimal melalui strategi memperluas basis pajak daerah dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan retribusi.
- Belanja Daerah Belanja daerah direncanakan sebesar Rp11,136 triliun, yang terdiri dari:
- Belanja Operasi: Rp5,603 triliun.
- Belanja Modal: Rp4,321 triliun.
- Belanja Tidak Terduga: Rp20 miliar.
- Belanja Transfer: Rp1,191 triliun.
Fraksi PIR menekankan pentingnya keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. “Belanja operasi yang besar harus diimbangi dengan alokasi belanja modal yang memberikan manfaat jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan,” ujar Novel. Ia juga berharap belanja transfer dalam bentuk bantuan keuangan dapat dikelola dengan transparan dan tepat sasaran.
- Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah dalam RAPBD 2025 meliputi:
- Penerimaan Pembiayaan: Rp0.
- Pengeluaran Pembiayaan: Rp15 miliar, yang dialokasikan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fraksi PIR meminta agar investasi pada BUMD dikelola dengan hati-hati untuk memastikan bahwa penyertaan modal dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Catatan dan Usulan Fraksi Persatuan Indonesia Raya
Dalam pandangan umum yang disampaikan, Fraksi Persatuan Indonesia Raya memberikan sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RAPBD 2025, di antaranya:
- Penyusunan Langkah Konkret dan Strategis Fraksi PIR mengharapkan pemerintah untuk menyusun langkah-langkah konkret dan strategis yang efektif dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD 2025. “Langkah-langkah ini harus memastikan bahwa seluruh program pembangunan dan pelayanan publik berjalan dengan optimal dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Novel.
- Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Fraksi menyoroti pentingnya peran SIPD dalam pengelolaan data dan informasi tata kelola pemerintahan. “Kami meminta pemerintah memastikan bahwa SIPD berjalan optimal, untuk mengakomodasi seluruh data usulan yang masuk melalui reses DPRD. Sistem ini harus mampu merekam informasi dengan baik untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik,” tambah Novel.
- Meningkatkan Efisiensi Anggaran Fraksi PIR menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Novel mengingatkan bahwa anggaran belanja operasi yang besar harus dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Efisiensi ini juga diharapkan dapat mengurangi sisa lebih anggaran (Silpa) yang sering menjadi masalah.
- Peningkatan Kesejahteraan Melalui Investasi BUMD Fraksi PIR juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kinerja BUMD yang menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah. “Investasi sebesar Rp15 miliar harus diawasi dengan ketat. BUMD yang menerima modal harus memiliki target jelas dan memberikan keuntungan yang signifikan bagi daerah. Hal ini penting untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” tegas Novel.
Harapan untuk APBD 2025
Fraksi Persatuan Indonesia Raya berharap APBD 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur. Novel berharap pemerintah akan fokus pada program-program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
“Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, kita memiliki peluang besar untuk mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujar Novel. Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan APBD, karena keterlibatan masyarakat akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Dukungan untuk Pembahasan Lebih Lanjut
Sebagai penutup, Fraksi Persatuan Indonesia Raya menyatakan dukungan penuh untuk pembahasan lebih lanjut mengenai RAPBD 2025. Novel menegaskan bahwa fraksinya akan terus memberikan masukan konstruktif demi tercapainya anggaran yang berpihak pada rakyat.
“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa APBD 2025 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Mari kita jadikan APBD ini sebagai alat untuk membawa Kabupaten Kutai Timur menjadi daerah yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” tutup Novel.