Sangatta — Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kutai Timur, Syaiful Bakhri, memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-XX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutai Timur, Jumat (22/11/2024). Agenda utama rapat ini adalah untuk membahas APBD yang dianggap sebagai dokumen penting bagi pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan Kutai Timur.
APBD Sebagai Instrumen Pembangunan
Dalam pidatonya, Syaiful Bakhri menekankan bahwa APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi juga merupakan rencana kerja keuangan yang konkret dan komprehensif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa APBD adalah alat utama dalam memastikan pelayanan publik yang optimal dan pemerataan pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“APBD mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan publik yang optimal dan pembangunan yang merata. Oleh karena itu, setiap tahap penyusunan dan pembahasannya harus dilakukan dengan cermat dan tepat waktu,” ujarnya, menambahkan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD dan pemerintah daerah, perlu berkolaborasi agar pengelolaan anggaran dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
Pentingnya Percepatan Penyusunan APBD
Syaiful Bakhri juga menyoroti pentingnya percepatan penyusunan APBD agar pembahasan tidak terkesan terburu-buru dan akhirnya berdampak pada kualitas APBD itu sendiri. Ia mengingatkan bahwa proses yang terburu-buru dapat menyebabkan keputusan yang tidak optimal. Untuk itu, ia mendukung langkah pimpinan DPRD yang mengingatkan pemerintah daerah agar mempercepat proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.
“Keterlambatan hanya akan menghasilkan keputusan yang kurang optimal. Oleh karena itu, kami mendorong agar semua stakeholder terkait dapat memaksimalkan kinerja mereka agar proses ini berjalan sesuai dengan harapan,” kata Syaiful. Ia juga mengingatkan pemerintah untuk lebih proaktif dalam mempersiapkan segala kebutuhan teknis, mengingat masalah teknis seperti gangguan server Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pernah menghambat proses penyusunan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.
Optimalisasi Pendapatan Daerah
Syaiful Bakhri juga memberi perhatian serius terhadap proyeksi pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai Rp11,151 triliun. Meskipun demikian, ia percaya bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih bisa ditingkatkan lebih maksimal. Pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan sah, menurut Syaiful, harus dapat digali dengan lebih efektif.
“Target pendapatan daerah sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, namun kami yakin bahwa potensi PAD masih bisa ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan memperluas basis pajak daerah dan mengoptimalkan izin usaha serta retribusi yang ada,” ungkapnya.
Fraksi PKS juga mengingatkan agar pemerintah daerah lebih inovatif dalam menggali potensi ekonomi lokal, terutama sektor-sektor seperti pariwisata, pertanian, dan perdagangan, yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD. “Pemerintah perlu menciptakan peluang ekonomi baru dan mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana,” jelasnya.
Alokasi Belanja Daerah yang Efisien
Syaiful juga mengingatkan pentingnya alokasi belanja daerah yang efisien, terlebih dengan total anggaran yang direncanakan sebesar Rp11,136 triliun. Belanja daerah ini terbagi dalam beberapa komponen, dengan belanja operasional yang mencapai Rp5,603 triliun. Ia menekankan bahwa belanja operasional harus dimanfaatkan secara efisien, namun alokasi untuk belanja modal juga harus mendapatkan perhatian yang lebih besar, mengingat dampaknya yang bersifat jangka panjang.
“Belanja modal harus memperoleh prioritas, karena dampaknya akan terasa lebih lama dan berkesinambungan. Ini penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kutai Timur,” ujar Syaiful, menekankan bahwa alokasi anggaran harus berpihak pada pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Investasi di BUMD dan Pembiayaan Daerah
Fraksi PKS juga memberi perhatian terhadap pembiayaan daerah yang dialokasikan sebesar Rp15 miliar untuk modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Syaiful mengingatkan agar investasi ini dikelola dengan baik, karena diharapkan dapat memberikan laba yang signifikan dan langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa investasi di BUMD dikelola secara profesional. Ada perlu evaluasi berkala terhadap laba yang dihasilkan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Mengatasi Tantangan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan
Syaiful juga menyoroti pentingnya APBD dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kebijakan fiskal yang tepat dapat menjadi alat untuk memberikan stimulus ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
“APBD yang efektif akan menjadi alat untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pelayanan dasar bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran,” tambahnya.
Harapan Fraksi PKS
Sebagai penutup, Syaiful berharap agar pembahasan Raperda APBD 2025 dapat berjalan lancar dan menyerap masukan dari semua fraksi di DPRD untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. “APBD yang disahkan nanti harus mencerminkan kebutuhan masyarakat Kutai Timur dan diimplementasikan melalui program-program nyata yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Syaiful.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan anggaran. Menurut Syaiful, DPRD akan terus menjalankan fungsinya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Setiap rupiah yang dianggarkan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mewujudkan APBD yang berkeadilan dan efektif,” pungkasnya.