Samarinda – Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser. Kali ini, Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fadly Imawan, secara tegas menyoroti dugaan praktik curang dalam penyaluran pupuk yang semestinya menjadi hak petani kecil. Ia menyebut kondisi ini bukan hanya soal teknis distribusi, tetapi menyimpan indikasi kuat penyimpangan yang sistemik.
“Pupuk subsidi seharusnya menjadi penopang petani kita, tapi justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak. Ini bukan hal baru, tapi terus dibiarkan,” kata Fadly, Senin (19/5/2025), menegaskan keresahannya.
Menurutnya, keluhan dari petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi sudah lama disuarakan, meski mereka telah memenuhi persyaratan sebagai penerima. Ironisnya, pupuk yang seharusnya mereka dapatkan justru diduga mengalir ke tangan pengecer atau tengkulak, lalu dijual dengan harga di atas ketentuan subsidi.
Politikus dari daerah pemilihan PPU-Paser itu menekankan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap rantai distribusi pupuk, dimulai dari tingkat provinsi hingga ke level pengecer. Ia meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera memperketat pengawasan dan memastikan distribusi berjalan transparan.
“Kalau distribusi tetap tidak transparan dan longgar, maka ruang permainan akan terus terbuka. Petani terus dirugikan, sementara pelaku penyelewengan leluasa bermain,” tegas Fadly.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk ikut mengusut dugaan penyelewengan. Menurutnya, hanya dengan langkah hukum tegas pelaku bisa diberi efek jera dan mencegah pengulangan kasus serupa di masa depan.
“Jika kita tak segera berbenah, maka pertanian kita akan terus terpuruk. Subsidi pupuk bukan hanya soal harga, tapi soal keberpihakan kepada petani kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan,” tandasnya.
Fadly mengingatkan bahwa sektor pertanian memegang peranan vital dalam mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Ia berharap pemerintah tidak hanya merespons kelangkaan secara reaktif, tapi membangun sistem distribusi pupuk yang kokoh dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu. (ADV).