Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-XXI Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 2024/2025, Senin (25/11/2024). Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutai Timur ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, dan dihadiri oleh anggota dewan, perwakilan pemerintah daerah, serta sejumlah tamu undangan.
Agenda utama rapat ini adalah Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Asisten III Pemerintah Kutai Timur, Sudirman Latif, hadir mewakili pemerintah daerah untuk menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi tersebut.
Komitmen DPRD dan Pemerintah Kutim
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, dalam pembukaan rapat menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun APBD yang berpihak pada masyarakat.
“Rapat ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam pembahasan APBD 2025. Kami berharap pembahasan ini menghasilkan kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kutai Timur,” ujar Jimmi.
Ia juga mengapresiasi pandangan kritis dari seluruh fraksi yang telah disampaikan dalam rapat sebelumnya, yang dianggap sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih baik.
Tanggapan Pemerintah
Dalam kesempatan tersebut, Asisten III Sudirman Latif menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mencermati setiap masukan yang diberikan dan berkomitmen untuk menjadikannya acuan dalam penyempurnaan Raperda APBD 2025.
“Kami menyampaikan apresiasi atas pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Semua itu menjadi pertimbangan penting bagi kami dalam menyusun APBD yang berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Sudirman.
Sudirman juga menegaskan bahwa pemerintah Kutim akan memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif dan efisien, sesuai dengan prioritas pembangunan.
Pandangan Fraksi-fraksi
Sebelumnya, fraksi-fraksi di DPRD Kutim telah menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Raperda APBD 2025. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian fraksi adalah alokasi anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Fraksi-fraksi juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Mereka meminta pemerintah untuk memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
Fokus APBD 2025
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Kutai Timur diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan dan perkotaan.
Ketua Komisi II DPRD Kutim yang membidangi ekonomi dan pembangunan, dalam keterangannya kepada media, menyebutkan bahwa APBD 2025 harus mampu menjawab tantangan pembangunan, terutama dalam memperkuat sektor ekonomi berbasis masyarakat.
“Anggaran harus fokus pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah. Selain itu, program pembangunan infrastruktur harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil,” katanya.
Proses Selanjutnya
Setelah tanggapan pemerintah disampaikan, DPRD Kutim akan melanjutkan pembahasan Raperda APBD 2025 melalui rapat-rapat berikutnya. Proses ini diharapkan selesai tepat waktu agar pelaksanaan program pembangunan tahun 2025 dapat berjalan sesuai rencana.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengingatkan semua pihak untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan komitmen dalam menyusun anggaran yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
“APBD bukan hanya angka-angka, tetapi cerminan dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kami akan terus memastikan setiap tahapan pembahasan dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tutup Jimmi.
Harapan Masyarakat
Rapat Paripurna XXI ini menjadi salah satu momen penting dalam proses perencanaan pembangunan di Kutai Timur. Masyarakat berharap APBD 2025 dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan komitmen yang ditunjukkan oleh DPRD dan pemerintah daerah, penyusunan APBD 2025 diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan dan membawa Kabupaten Kutai Timur ke arah yang lebih maju.