Samarinda – Pimpinan dan anggota DPRD Kaltim telah kembali dari kunjungan kerja mereka ke Belanda dengan membawa pelajaran berharga untuk meningkatkan layanan publik di bidang rumah tahanan serta urgensi diskusi tentang masa depan petani sawit di Indonesia. Kunjungan ini telah menghasilkan banyak ide dan langkah konkret untuk menghadapi dua isu penting ini.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ir H Seno Aji, yang ikut serta dalam perjalanan tersebut, menyatakan bahwa Belanda merupakan negara yang memiliki sistem penanganan narapidana yang sangat efisien. Saat ini, sebagian besar penjara di Belanda hanya diisi di bawah 90 persen dari kapasitasnya. Dalam keterangan kepada awak media, Seno Aji mengungkapkan, “Kunjungan kami ke Den Haag telah memberikan pelajaran yang sangat berharga terkait perbaikan layanan publik di rumah tahanan. Kami ingin menerapkan pembelajaran ini di Kaltim untuk mengatasi masalah overload yang terjadi di lapas maupun rutan.”
Sebelum berangkat ke Belanda, Wakil Ketua DPRD Kaltim telah berdiskusi dengan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim, yang menyatakan bahwa kapasitas lapas dan rutan di wilayah tersebut telah melampaui batas maksimal. “Hasil diskusi menunjukkan bahwa kapasitas lapas maupun rutan di Kaltim sudah melebihi 300 persen dari total kapasitas yang seharusnya. Ini menjadi tugas kita untuk mencari solusi yang tepat,” ungkapnya.
Dalam upaya mencari solusi atas masalah ini, Seno Aji melakukan pertemuan dengan Kementerian Hukum Belanda dan Direktur penjara setempat di Anchen. Meskipun hanya ada 27 penjara di Belanda, kapasitasnya hanya mencapai 90 persen dan dilengkapi dengan fasilitas yang manusiawi. Kunjungan ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan praktik-praktik yang berhasil di Belanda untuk mengatasi kepadatan lapas dan rutan di Kaltim.
Hasil dari kunjungan kerja ini akan dijadwalkan untuk dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan instansi terkait. DPRD Kaltim dan Pemerintah Provinsi Kaltim berencana untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Kanwil Kemenkumham untuk membahas langkah-langkah konkret yang tidak melanggar Undang-Undang serta mempertimbangkan pendekatan Restoratif Justice. Selain itu, pilihan untuk membangun lapas atau rutan baru juga menjadi pertimbangan untuk mengurangi rasio kepadatan lapas dan rutan di Kaltim.
Selama kunjungan di Eropa, rombongan DPRD Kaltim juga melakukan pertemuan dengan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), organisasi internasional yang fokus pada isu perdagangan, investasi, dan pembangunan. Di hadapan UNCTAD, Seno Aji menyoroti tentang keberlangsungan petani kelapa sawit di Kaltim, yang saat ini menghadapi penolakan dari WTO.
Seno Aji dengan tegas mendesak agar Eropa tidak mencampuri praktik dagang Indonesia dan meminta UNCTAD sebagai lembaga netral untuk membantu dalam menindaklanjuti sikap di WTO. Diskusi ini mendapatkan respon baik dari UNCTAD yang berkomitmen untuk membentuk tim untuk mengkaji lebih lanjut isu ini. UNCTAD juga berencana untuk berkunjung ke Kaltim guna memberikan pelatihan ekonomi kreatif bagi UMKM masyarakat Kaltim secara umum, dan khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Kunjungan kerja ke Belanda ini telah membawa harapan baru bagi perbaikan layanan publik di rumah tahanan dan membuka peluang untuk membahas masa depan petani sawit di Kaltim. DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan instansi terkait guna mencari solusi yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan petani sawit di wilayah tersebut.