Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel menyerukan agar pemimpin terpilih tidak sekadar merayakan kemenangan, tetapi segera melakukan reformasi besar dalam sistem pemerintahan daerah.
Ia menekankan bahwa PSU bukan hanya pengulangan proses demokrasi, melainkan peluang strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan di Mahulu, kabupaten termuda dan terluar di Provinsi Kaltim yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Pemkab Mahakam Ulu harus proaktif dan transparan agar bantuan dari Pemprov Kaltim, seperti pupuk untuk petani, dapat terserap secara optimal,” ujar Ekti di Gedung Kantor Gubernur Kaltim.
Menurutnya, Mahulu masih menghadapi berbagai hambatan pembangunan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar yang minim, hingga lemahnya koordinasi antar pemerintah. Dalam konteks ini, pemimpin terpilih diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah provinsi.
“Ini saatnya Mahulu bangkit. Pemimpin baru harus menjadi penghubung yang baik antara provinsi dan masyarakat agar program pembangunan berjalan lancar,” tambah Ekti.
Ia juga menekankan bahwa mengingat kondisi geografis Mahulu yang sulit dijangkau dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih tertinggal, maka diperlukan sistem pemerintahan yang partisipatif dan responsif agar program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut, Ekti menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses pembangunan di Mahakam Ulu, selama ada keseriusan dari pemerintah daerah untuk menjalin sinergi.
“Tanpa komunikasi dan keterbukaan, pembangunan akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Mari kita gunakan momentum pasca-PSU ini untuk membangun Mahulu yang lebih baik,” pungkasnya. (ADV).