Bontang – DPRD Kota Bontang menyayangkan ketidakhadiran PT Energi Unggul Persada (EUP) dalam pertemuan penting yang membahas peran perusahaan dalam penanganan stunting, Selasa (6/11/2024). Absennya PT EUP tanpa pemberitahuan resmi menimbulkan kekecewaan dari Komisi A DPRD Bontang, yang menilai perusahaan tersebut belum menunjukkan kontribusi sosial yang nyata bagi masyarakat sekitar, terutama dalam upaya mendukung program kesehatan dan kesejahteraan warga.
Pertemuan yang digelar ini dihadiri oleh perusahaan lokal lain seperti PT Badak LNG dan PT Indominco Mandiri (IMM), serta melibatkan kader posyandu dan perwakilan forum Rukun Tetangga (RT). Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, secara tegas mengkritik ketidakhadiran PT EUP yang menurutnya seharusnya ikut berperan aktif dalam mendukung program pengentasan stunting, terutama di wilayah Bontang Lestari yang memiliki angka stunting cukup tinggi.
“Jika keberadaan perusahaan di Bontang tidak memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, keberadaannya patut dipertanyakan. Kalau tidak mau membantu masyarakat, lebih baik tidak usah ada,” tegas Heri seusai pertemuan tersebut.
Heri menyoroti bahwa hingga saat ini, PT EUP belum menunjukkan komitmen dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang seharusnya berdampak langsung pada kesejahteraan warga, khususnya di Bontang Lestari. Ia mempertanyakan sejauh mana perusahaan tersebut peduli terhadap kesejahteraan warga sekitar, terutama dalam penanggulangan stunting yang menjadi salah satu isu krusial bagi anak-anak dan generasi mendatang.
“Apakah PT EUP benar-benar berkomitmen untuk memberi manfaat bagi masyarakat Kota Bontang? Kalau tidak ada dampak positifnya, maka keberadaannya patut dipertanyakan,” tambah Heri dengan nada kecewa.
Menurut Heri, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bontang seharusnya bisa memberikan kontribusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bantuan yang diberikan perusahaan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, seperti penyediaan makanan bergizi, fasilitas kesehatan yang memadai, serta sarana transportasi untuk memudahkan akses warga ke layanan kesehatan. Heri menekankan bahwa bentuk kontribusi yang relevan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat akan memberikan dampak yang lebih nyata dalam upaya mengatasi masalah stunting.
“Saya minta perusahaan membantu sesuai kebutuhan lapangan. Ada yang membutuhkan makanan bergizi, ada yang butuh fasilitas kesehatan, bahkan ada yang memerlukan transportasi untuk keperluan pelayanan kesehatan,” jelas Heri.
Dalam pertemuan tersebut, Heri juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa meskipun Bontang Lestari dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan besar, angka stunting di daerah ini justru masih tinggi. Menurutnya, hal ini mencerminkan minimnya dukungan konkret dari perusahaan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Bontang Lestari, yang terletak di dekat pusat kegiatan industri, seharusnya bisa merasakan manfaat lebih dari keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut, terutama dalam hal kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Heri berharap perusahaan-perusahaan, termasuk PT EUP, bisa memberikan kontribusi yang lebih relevan dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat yang rentan terdampak oleh masalah kesehatan seperti stunting.
Sebagai upaya lanjutan, Heri menyatakan akan mengawal terus program-program CSR dari perusahaan-perusahaan di Bontang agar manfaatnya bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat. DPRD Bontang, khususnya Komisi A, akan terus mendorong perusahaan untuk berkomitmen memberikan kontribusi nyata, terutama di bidang kesehatan masyarakat dan pengentasan masalah stunting.
“Saya berharap PT EUP dan perusahaan lainnya tidak sekadar beroperasi di Bontang tanpa memberikan kontribusi yang relevan. Perusahaan seharusnya dapat berperan aktif dalam membantu pemerintah mengatasi permasalahan sosial seperti stunting,” tutur Heri.