Bontang – Manajemen PT Laut Bontang Bersinar (LBB) menjadi sorotan setelah terungkapnya masalah keuangan yang memengaruhi kesejahteraan karyawan dan kewajiban perusahaan kepada Pemerintah Kota Bontang. Perusahaan yang berada di bawah naungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) AUJ Bontang ini dilaporkan mengalami penunggakan gaji karyawan dan kontribusi tetap yang seharusnya disetor ke pemerintah daerah.
Sebanyak 32 karyawan PT LBB belum menerima gaji selama tiga bulan terakhir. Selain itu, perusahaan juga belum membayar kontribusi sebesar Rp451 juta yang seharusnya disetor kepada Pemkot Bontang dalam tujuh bulan terakhir, meskipun perusahaan dilaporkan memiliki pendapatan bulanan antara Rp600 juta hingga Rp800 juta. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan karyawan dan kekhawatiran mengenai pengelolaan keuangan perusahaan.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menanggapi serius situasi ini. Menurutnya, masalah yang terjadi di PT LBB mencerminkan kelemahan dalam manajemen keuangan perusahaan. Ia menyoroti bahwa alokasi anggaran sebesar Rp150 juta yang ditujukan untuk pembayaran gaji karyawan tidak sesuai dengan pendapatan perusahaan yang cukup tinggi.
“Dengan pendapatan sebesar itu, sangat tidak masuk akal bila gaji karyawan tertunda hingga dua sampai tiga bulan secara berulang,” ujar Andi Faizal.
Menurut Andi Faizal, kondisi ini menunjukkan adanya kelalaian manajemen yang perlu segera diperbaiki. Penundaan pembayaran gaji yang berulang tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga mencerminkan manajemen yang tidak efektif dalam mengelola anggaran dan kesejahteraan karyawan.
Desakan Audit dan Evaluasi Menyeluruh
Melihat situasi yang semakin mengkhawatirkan, Andi Faizal mendesak Pemkot Bontang, terutama Wali Kota, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT LBB. Menurutnya, audit pertanggungjawaban perlu segera dilakukan untuk mengungkap kondisi keuangan perusahaan dan mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
“Pemkot dalam hal ini Wali Kota perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT LBB. Audit pertanggungjawaban yang jelas harus segera dilakukan mengingat status LBB sebagai badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab terhadap negara,” ujarnya.
Andi Faizal juga menyarankan bahwa evaluasi ini sebaiknya mencakup tindakan korektif, seperti memberikan peringatan hingga mengganti pimpinan perusahaan jika terbukti ada kelalaian. Menurut politisi Golkar ini, langkah-langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) serta memastikan kesejahteraan karyawan yang selama ini dirugikan akibat manajemen yang kurang optimal.
Potensi Dampak Negatif terhadap Kepercayaan Publik
Andi Faizal menambahkan bahwa krisis manajemen di PT LBB berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMD, terutama mengingat status PT LBB sebagai perusahaan milik daerah yang seharusnya berkontribusi pada perekonomian kota. Ia khawatir jika masalah ini tidak segera diatasi, masyarakat akan meragukan kredibilitas perusahaan-perusahaan daerah dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan kontribusi positif kepada pemerintah dan masyarakat.
“Kalau masalah ini tidak cepat ditangani, maka kepercayaan masyarakat pada perusahaan milik daerah bisa menurun. Status PT LBB sebagai perusahaan daerah seharusnya menjadi penggerak ekonomi, bukan malah menjadi beban,” tambahnya.
Komitmen DPRD Mengawal Manajemen Perusahaan Daerah
DPRD Kota Bontang, melalui Ketua Andi Faizal, berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung langkah pemerintah dalam menangani krisis manajemen di PT LBB. Andi Faizal berharap Pemkot Bontang segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Dengan adanya peringatan keras dari DPRD, Andi Faizal berharap agar Pemerintah Kota Bontang segera bertindak untuk menyelesaikan masalah ini. Menurutnya, pemkot perlu bergerak cepat agar karyawan dan masyarakat dapat kembali percaya bahwa BUMD mampu berperan positif dalam perekonomian daerah.
Tuntutan Kesejahteraan Karyawan dan Transparansi Pengelolaan Keuangan
Selain mendesak audit, Andi Faizal menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan agar kasus serupa tidak terulang. Kesejahteraan karyawan juga harus menjadi prioritas, mengingat mereka adalah bagian penting dari operasional perusahaan.
“Kesejahteraan karyawan harus jadi prioritas. Mereka adalah roda penggerak perusahaan. Tidak sepatutnya mereka dibiarkan menunggu gaji berbulan-bulan,” tuturnya.
Menurut Andi Faizal, jika audit berhasil dilakukan dengan baik, maka hasilnya dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kinerja PT LBB di masa depan. Ia berharap transparansi hasil audit ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam menangani krisis ini.
Langkah Pemkot Bontang yang Ditunggu Publik
Masyarakat Bontang kini menanti respons dari Pemkot Bontang terhadap permasalahan di PT LBB. Publik berharap Pemkot dan DPRD bekerja sama untuk mengatasi krisis manajemen ini dan memberikan kepastian bahwa perusahaan daerah mampu dikelola secara profesional demi kepentingan bersama.
Dengan desakan DPRD, diharapkan Pemkot Bontang segera mengadakan audit dan mengevaluasi pengelolaan PT LBB demi menjaga kredibilitas perusahaan daerah dan memastikan kesejahteraan karyawan. Tindakan ini penting agar PT LBB bisa kembali beroperasi dengan lancar dan memberikan kontribusi yang optimal kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kota Bontang.