Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelar sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa-desa melalui perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025, pada Senin (13/10). Kegiatan ini bertujuan agar pengelolaan dana bantuan tersebut bisa berjalan transparan dan tepat sasaran.
Acara berlangsung di Ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang dan dihadiri Bupati Warsubi, Wakil Bupati Salamamudin Yazid, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, para staf ahli, kepala perangkat daerah, serta perwakilan desa penerima bantuan. Dalam kesempatan itu, Bupati Warsubi menegaskan bahwa BKK merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kemandirian desa.
“Bantuan Keuangan Khusus ini diberikan dengan harapan agar desa-desa di Kabupaten Jombang dapat melaksanakan pembangunan dengan lebih baik, terarah, dan berkelanjutan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan,” ujar Warsubi. Ia juga mengingatkan agar seluruh kepala desa mengelola dana secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah.
Sementara itu, Kepala DPMD Jombang Solahudin Hadi Sucipto menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa. Menurutnya, pelibatan warga menjadi faktor penting agar penggunaan dana BKK benar-benar menjawab kebutuhan prioritas masyarakat.
Kegiatan sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kepala desa memahami mekanisme, tata kelola, dan ketentuan teknis pemanfaatan dana bantuan. DPMD berkomitmen mendampingi pemerintah desa agar proses penganggaran dan pelaksanaan BKK di lapangan berjalan optimal serta sesuai regulasi.
Dengan pesan tegas dari Bupati Warsubi dan pendampingan dari DPMD, diharapkan setiap desa di Kabupaten Jombang mampu memanfaatkan dana BKK secara efektif. Program ini diharapkan memperkuat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.
Sebagai langkah awal menuju tata kelola keuangan desa yang lebih baik, sosialisasi BKK ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.