Samarinda – Wabah demam berdarah dengue (DBD) kembali menunjukkan tren mengkhawatirkan di Kalimantan Timur. Selama periode Januari hingga Juni 2025, tercatat 2.210 kasus dengan lima korban meninggal dunia. Balikpapan menjadi daerah dengan angka tertinggi, mencapai 602 kasus. Kondisi ini memicu reaksi keras dari Damayanti, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, yang menilai lemahnya langkah pencegahan sebagai akar persoalan.
“Ini penyakit musiman yang selalu datang tiap tahun. Seharusnya sudah jadi catatan bersama,” kata Damayanti, mengkritisi lambatnya respon antisipatif dari pihak terkait.
Politisi dari Fraksi PKB ini menekankan bahwa momen pancaroba—peralihan musim dari hujan ke kemarau—semestinya menjadi alarm untuk memperkuat sistem deteksi dini dan mempercepat aksi pencegahan. Ia menilai, peran dinas kesehatan harus lebih sigap dalam menghadapi potensi wabah tahunan ini.
“Kalau sudah mulai musim pancaroba, seharusnya sudah ada langkah-langkah pencegahan. Dinas kesehatan mesti lebih sigap,” tegasnya.
Namun, ia juga menyoroti bahwa tanggung jawab pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Damayanti menyerukan keterlibatan aktif masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama untuk menghilangkan tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti.
“Menjaga kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita semua. Bukan hanya pemprov atau pemkot. Ini soal kebersamaan,” ujarnya.
DPRD juga mengidentifikasi beberapa kendala di lapangan yang menghambat respons cepat terhadap wabah ini. Di antaranya, keterbatasan tenaga medis, sarana kesehatan yang belum memadai, serta lambannya pelaporan dari fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama ke otoritas kesehatan provinsi.
Damayanti menekankan bahwa sistem penanggulangan DBD tidak bisa hanya bersifat reaktif. Ia mendesak agar sistem pencegahan harus berjalan secara terus-menerus dan terstruktur sepanjang tahun, tidak hanya saat angka kasus meningkat.
“Kita perlu sistem pencegahan yang jalan terus, bukan hanya saat kasus meledak,” tutupnya.
Melonjaknya kasus saat ini diharapkan menjadi momen refleksi sekaligus titik balik untuk seluruh pemangku kebijakan agar mengambil langkah cepat dan menyeluruh. Selain penanganan medis, edukasi publik terkait upaya pencegahan juga harus ditingkatkan agar masyarakat lebih waspada dan proaktif dalam menghadapi ancaman DBD yang terus berulang setiap tahun. (ADV).