Samarinda – Seperti sebuah jembatan menuju masa depan, peluncuran program “Gratispol” oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disambut antusias oleh publik. Namun, di tengah sorak-sorai tersebut, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti, mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tak cukup hanya menggratiskan biaya, tapi juga perlu dibarengi infrastruktur memadai dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Dalam acara peluncuran yang digelar Senin (21/4/2025) di Convention Hall GOR Kadrie Oening Samarinda, Damayanti menyampaikan bahwa “Gratispol” merupakan bukti nyata komitmen kampanye kepala daerah. Namun ia menegaskan, tanpa sarana dan prasarana yang memadai serta tenaga pendidik yang berkualitas, semangat program ini tidak akan mampu menjangkau sasaran dengan maksimal.
“Program Gratispol ini tidak boleh hanya menjadi seremonial. Harus berkelanjutan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Damayanti, yang merupakan kelahiran Samarinda, 18 Oktober 1982. Ia juga mengutip UUD 1945, bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap anak bangsa.
Gratispol mencakup enam layanan utama, di antaranya pendidikan gratis hingga jenjang S3, layanan kesehatan gratis, seragam sekolah gratis, internet gratis di desa, pembebasan biaya kepemilikan rumah, serta pembiayaan perjalanan ibadah bagi penjaga rumah ibadah.
Damayanti kembali menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM dalam pelaksanaan program ini. “Kalau gurunya tidak ditingkatkan kualitasnya, pendidikan gratis tidak akan memberi dampak besar. Kita ingin program ini menjawab tantangan menuju Indonesia Emas,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan bahwa Gratispol adalah bagian dari visi besar pemerintah daerah dalam membangun SDM unggul dan kompetitif.
“Alhamdulillah kemarin telah diluncurkan Gratispol. Ini program besar Pemprov Kaltim dan sejalan dengan cita-cita nasional,” ujarnya di ruang kerjanya pada Selasa (22/4/2025).
Seno menjelaskan bahwa semua siswa SMA, SMK, hingga mahasiswa universitas negeri dan swasta di Kalimantan Timur kini mendapat hak pendidikan gratis. Kerja sama telah dilakukan dengan 53 perguruan tinggi. Pemerintah bahkan menyiapkan anggaran sebesar Rp 750 miliar dari APBD 2025, yang akan ditingkatkan menjadi Rp 2,1 triliun untuk pembiayaan pendidikan di tahun berikutnya.
“Semester satu dibiayai penuh tahun ini. Semester dua hingga delapan akan dibiayai melalui anggaran perubahan 2025 dan dilanjutkan dalam APBD 2026,” tegas Seno.
Program ini juga mengakomodasi mahasiswa yang kuliah di luar Kaltim, selama memenuhi syarat seperti surat keterangan tidak mampu dan IPK minimal 3,6.
“Bagi anak kita yang kuliah di luar Kaltim, harus memenuhi beberapa persyaratan seperti surat keterangan tidak mampu dan IPK minimal 3,6,” tambah Seno.
Dengan komitmen anggaran besar dan kolaborasi lintas sektor, Gratispol diharapkan benar-benar menjadi tonggak perubahan pendidikan di Kalimantan Timur. Namun, seperti yang ditekankan Damayanti, tantangan terbesar bukan pada biaya, melainkan keberlanjutan kualitas dan pemerataan akses pendidikan.